BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa mayoritas pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan Indonesia dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit.
“Kawasan hutan yang di mana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit,” ujar Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, pada Selasa, (04/02/2025).
Menurutnya, sektor kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang utama kerusakan kawasan hutan yang terjadi di tanah air.
Baca juga: Presiden Prabowo Makan Siang Bersama JK, Bahas soal Gabah hingga Stok Pangan Jelang Ramadhan
Sjafrie menegaskan, bahwa menjaga kestabilan ekonomi negara melalui penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini merupakan tugas Dewan Pertahanan Nasional (DPN), sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024.
Diketahui, dalam peraturan tersebut, DPN memiliki peran strategis dalam menjaga dan menertibkan kawasan hutan, dengan Menhan akan bertindak sebagai Ketua Pengarah sekaligus Ketua Harian DPN.
Namun, kewenangan dalam penegakan hukum dan pengawasan pelanggaran tetap berada pada institusi terkait yang memiliki otoritas resmi. Beberapa institusi tersebut antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Satgas Kelapa Sawit, serta pihak kepolisian dan kejaksaan.
Lihat juga: Dasco : Presiden Prabowo Nilai Positif Program Makan Bergizi Gratis, Siap Lakukan Evaluasi Lanjutan
“Otoritasnya adalah otoritas dari institusi yang mempunyai kewenangan,” ujarnya.
Selain itu, peran DPN bukan sebagai eksekutor langsung dalam penindakan pelanggaran, melainkan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah strategis yang perlu diambil untuk membasmi pelaku kerusakan hutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga mengingatkan pentingnya kerjasama antara seluruh pihak terkait untuk memastikan penegakan hukum yang lebih kuat, sehingga kerusakan hutan dan eksploitasi lahan secara ilegal bisa diminimalisir.
Simak juga: Presiden Prabowo Bertemu Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Bahas Isu Strategis dengan Sejumlah Menteri
Oleh karena itu, dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pelanggaran terhadap kawasan hutan dapat diminimalisir dan keseimbangan lingkungan serta ekonomi negara dapat terjaga dengan lebih baik.
