BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang berusaha menekan harga LPG 3 kilogram melalui pemangkasan rantai distribusi.
BHS menegaskan, bahwa penting untuk melakukan kajian lebih mendalam agar distribusi LPG 3 kilogram tetap dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
“Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan kemudahan akses LPG 3 kilogram bagi masyarakat,” ujar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, Selasa (04/02/2025).
Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Pengaktifan Kembali Pengecer LPG 3 Kg
Menurutnya, LPG 3 kilogram memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan LPG 12 kilogram. Oleh karena itu, ia berharap baik pemerintah pusat maupun daerah dapat secara ketat mengawasi harga LPG bersubsidi agar tidak melenceng dari ketentuan yang ada.
“Harga LPG 3 kilogram yang seharusnya sekitar Rp12.000 justru melonjak menjadi Rp22.000 hingga Rp24.000 di pasaran. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.
Kemudian, BHS juga menyoroti tingginya harga LPG non-subsidi di Indonesia yang berdampak pada masyarakat menengah yang lebih memilih beralih ke LPG bersubsidi. Di Indonesia, harga LPG 12 kilogram mencapai Rp210.000 atau sekitar Rp17.500 per kilogram, sementara di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, harga LPG jauh lebih murah.
Lihat juga: Momen Prabowo Cek Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Sekolah, Intip dari Jendela Tanpa Ganggu Jam Belajar
“Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan penurunan harga LPG 12 kilogram agar lebih kompetitif,” jelasnya.
Diketahui, Indonesia memiliki banyak cadangan gas yang melimpah, seperti di Lapangan Maruap Sarati, Lapangan Puspa, Tuban, Kalibiru, Papua, dan Sangatta. Dengan memanfaatkan cadangan-cadangan gas tersebut secara optimal, Indonesia dapat mencapai swasembada LPG dan mengurangi ketergantungan terhadap impor dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Iran, dan Qatar.
“Jika harga LPG non-subsidi bisa lebih murah, masyarakat kelas menengah akan beralih ke produk tersebut, yang pada gilirannya mengurangi beban subsidi negara,” tuturnya.
Simak juga: Prabowo Bela Petani soal Gabah: Berapapun Besar Penggilingan, Kalau Main-main akan Saya Tindak!
Oleh karena itu, BHS mengingatkan bahwa pengurangan beban subsidi dan peralihan ke LPG non-subsidi dapat membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih pesat. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang diharapkan dapat mencapai 8 persen, sesuai dengan target yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.