BIMATA.ID, Jakarta, – Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kegiatan retret yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antar kepala daerah yang baru dilantik. Dalam wawancara dengan NusantaraTV, Azis menilai bahwa retret ini dapat mengatasi ego sektoral serta memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan efektif.
Menurut Azis, retret bukanlah hal baru dalam dunia pemerintahan. Ia membandingkan kegiatan ini dengan minute meeting yang lazim dilakukan di perusahaan multinasional sebagai cara menjaga semangat dan koordinasi para pekerja.
“Di perusahaan multinasional itu, untuk mengingatkan semangat dari para pekerjanya, perusahaan biasanya mengadakan minute meeting. Sama halnya dengan para kepala daerah, begitu dilantik baru ada namanya retret. Ini hal-hal yang biasa sebenarnya, karena di pemerintahan sebelumnya juga ada pelaksanaan ini” ujar Azis.
Salah satu manfaat utama dari retret ini, kata Azis, adalah mengurangi ego sektoral di antara kepala daerah. Ia mencontohkan pengalamannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Wonosobo, di mana ia melihat banyak kebijakan terhambat karena kurangnya koordinasi antar wilayah.
“Saya ini pernah nyalon bupati Wonosobo, dalam proses pencalonan itu, saya belajar untuk menjadi bupati, saya nanya ke sana kemari. Ada beberapa masalah yang saya lihat nggak selesai. Saya bertanya kepada orang, ini kenapa jalan yang menuju ke kabupaten lain nggak bisa selesai? Oh itu harus komunikasi dengan bupati sebelah, ada Banjarnegara, ada Kebumen, dan sebagainya. Nah hal itu saja kadang tidak bisa diselesaikan pada saat itu,” jelasnya.
Azis menekankan bahwa retret ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah komunikasi antar kepala daerah dan mendorong kerja sama yang lebih baik.
“Pemerintah Pak Prabowo ini kemudian mengadakan mediasi supaya teman-teman ini berkumpul. Jadi tidak ada ego sektoral lagi, seperti yang dikatakan Mas Hariqo tadi, bersatu untuk Indonesia. Jadi walaupun dia menjadi bupati di Kabupaten Wonosobo, bupati di Kabupaten Banjar, tapi dia harus berpikir juga daerah sekitarnya yang menjadi konektivitas ekonomi dan lain-lainnya,” tambahnya.
Sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra, Azis memastikan bahwa partainya selalu memberikan ruang yang luas bagi kepala daerah untuk menjalankan program-program yang berpihak pada rakyat.
“Kalau saya, karena anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, kami akan memastikan bahwa Partai Gerindra memberikan ruang yang luas, yang baik kepada kepala daerah untuk mensukseskan program yang pro-rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya loyalitas kepada negara di atas kepentingan partai.
“Kita kenal betul bagaimana prinsip bahwa loyalitas kita kepada partai itu akan berakhir manakala loyalitas kepada negara, kepada masyarakat, maupun kepada bangsa itu dimulai,” lanjutnya.
Azis juga menyoroti bahwa komunikasi yang kurang sering kali menjadi penyebab utama kesenjangan antara daerah dalam pembangunan.
“Gap itu sebenarnya bukan masalah hal yang strategis, ini persoalan komunikasi biasa. Karena hampir gap itu terjadi sebenarnya urusan-urusan personal communication yang tidak terjadi. Hampir tidak mungkin kalau misalkan daerah satu mau membangun konektivitas berupa jembatan, kemudian daerah lain tidak, ya tidak mungkin juga. Masalah-masalah yang menimbulkan gap itu akan mengecil, kalau sudah dikembalikan kepada tujuan yang utama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” paparnya.
Azis berharap bahwa retret ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar ditiru dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk di level birokrasi bawah.
“Mudah-mudahan kita semua diberikan optimisme agar ke depan ini dengan retret itu ditiru. Komunikasi yang baik untuk hal-hal yang lainnya, bukan hanya di kepala daerah tapi juga di bawahannya,” pungkasnya.
Retret kepala daerah yang diadakan setelah pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Namun, Azis Subekti menegaskan bahwa selama program ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan kinerja kepala daerah, maka hal ini patut didukung demi kepentingan rakyat.