BIMATA.ID, Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis isu munculnya gelombang PHK lantaran kebijakan efisiensi anggaran. Hasan menjamin tidak ada PHK karena efisiensi anggaran.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).
BACA JUGA: Prabowo: Makan Bergizi Gratis Investasi untuk Masa Depan Generasi Bangsa
Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan hal-hal detail dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
“Istilahnya itu ‘God is in the details’, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita,” kata Hasan.
Menurut Hasan, penyisiran yang dilakukan Prabowo mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja negara tersebut antara lain pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, serta beberapa pengeluaran lainnya.
BACA JUGA: Prabowo: Setiap Warga Harus Dapat Manfaat dari Kemajuan Indonesia
“Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” ujar Hasan.
