BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sugiono menyatakan bahwa visi Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju bukan hanya ambisi, tetapi juga prioritas strategis yang diwujudkan melalui kebijakan nyata.
Dalam pidatonya pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di Jakarta, Sugiono menyampaikan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia akan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Prabowo-Gibran. Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi utama dengan 17 program prioritas, difokuskan pada percepatan transisi energi hijau, pengembangan ekonomi biru, penguatan ekonomi digital, serta hilirisasi komoditas nasional.
Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari OECD dan Bank Dunia menunjukkan angka di atas 5%, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Sugiono menekankan bahwa stabilitas ini menjadi modal penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan global.
Diplomasi ekonomi Indonesia, lanjut Sugiono, dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis keadilan dan kemandirian. Kebijakan ini bertujuan memperluas pasar produk lokal di luar negeri, menarik investasi strategis, serta mendorong perdagangan yang adil. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi proaktif untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Baca Juga: Terima Instruksi Presiden Prabowo, KKP Segel Pagar Laut di Perairan Tangerang
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen memperluas kerja sama dengan pasar non-tradisional. Sugiono menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemitraan strategis serta mendorong investasi ke luar negeri yang berkontribusi pada prioritas nasional.
Dalam hal perdagangan internasional, Sugiono menekankan pentingnya menyelesaikan perjanjian perdagangan yang sedang berlangsung. Langkah ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, dan mengurangi ketegangan perdagangan global.
Sugiono juga menyoroti pentingnya diplomasi ekonomi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, ketahanan energi, serta keberlanjutan lingkungan. Ia memastikan bahwa kebijakan ini akan menjadi pilar utama dalam upaya Indonesia mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Sugiono mengkritik ketidakadilan dalam sistem perdagangan global, terutama terhadap negara-negara berkembang dan wilayah Global South. Diplomasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, katanya, akan memperjuangkan sistem yang lebih adil untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak.
PPTM 2025 ini merupakan yang pertama bagi Sugiono sejak ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Oktober lalu. Pidato ini juga menjadi pengingat akan posisi strategis Indonesia dalam dinamika ekonomi dan diplomasi global di masa mendatang.