BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024).
Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat.
“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” kata Prabowo, Kamis (02/01/2024).
Untuk meminimalisir peluang korupsi, Presiden Prabowo mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, dalam tata kelola birokrasi.
Dia juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk bekerja sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Presiden juga mengingatkan pentingnya peran aparat pemerintah dalam memastikan anggaran dikelola dengan baik tanpa kebocoran.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan untuk menghentikan kebocoran-kebocoran tersebut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas.
Ia menyerukan agar Musrenbangnas menjadi momentum introspeksi bagi para pemimpin dan pejabat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya katakan kepada aparat pemerintahan, mari kita gunakan forum Musrenbangnas ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” pungkasnya.
Dia juga berharap agar langkah ini dapat mendorong pembangunan yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
