BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto instruksikan agar kementerian dan lembaga menghemat anggaran pada tahun ini mulai dieksekusi.
Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp 306,6 triliun yang harus dicapai melalui penyesuaian dalam pengeluaran operasional berbagai instansi.
Sejumlah kementerian dan lembaga mulai menghitung ulang pengeluaran mereka agar sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah pusat.
Langkah ini mencakup pemangkasan belanja operasional yang dianggap kurang prioritas dan pengalihan sebagian aktivitas ke metode yang lebih efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga yang melakukan penyesuaian anggaran.
KPK berencana memangkas anggaran perjalanan dinas serta biaya operasional kantor guna mendukung kebijakan penghematan yang dicanangkan pemerintah.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, KPK juga akan mengoptimalkan penggunaan ruang kantor dan aplikasi daring untuk berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan sosialisasi.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya tanpa mengorbankan efektivitas kerja lembaga.
“Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel,” kata Kata Tessa, Kamis (30/01/2025).
Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar M. Simatupang menyatakan bahwa penghematan anggaran akan dilakukan secara bertahap.
Proses ini akan didasarkan pada pemantauan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran yang telah berjalan.
Dia juga menegaskan, penghematan ini bersifat permanen, sesuai dengan instruksi Presiden.
“Kami menyisir anggaran tahun 2025 dan melakukan rasionalisasi, khususnya untuk dukungan manajemen seperti rapat-rapat, kepanitiaan, kunjungan, serta kegiatan rapat dan seminar yang akan dilakukan secara daring,” pungkasnya.
