BIMATA.ID, Mekah – Wacana pemerintahan Prabowo – Gibran menekan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di tahun 2025, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka.
Ada kabar, keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara besarnya biaya yang ditanggung jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat di masa mendatang.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M berpotensi turun menjadi Rp 55,3 juta dari usulan awal Rp 55,5 juta.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk menyelaraskan komponen biaya yang ditanggung jemaah (Bipih) dan nilai manfaat dari hasil pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Awalnya, Bipih itu 70% dan nilai manfaat 30%. Setelah evaluasi, komposisinya berubah menjadi 62% Bipih dan 38% nilai manfaat. Ini membuat biaya langsung yang dibayar jemaah turun,” kata Romo, Jum’at (10/01/2025).
Hal tersebut dikatakan menjelang rapat penetapan biaya haji bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, hari ini Senin (6/1/2025), lalu.
Mantan Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu menambahkan, beberapa komponen biaya seperti ongkos maskapai dan layanan lain juga telah dikurangi.
“Nah, dengan pengurangan ini, Bipih otomatis turun. Tapi detailnya baru akan diketahui setelah rapat panja nanti,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Haji Rokhmat Ardiyan memberikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih yang dinahkodai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berhasil melunturkan stigma negatif publik tentang mahalnya biaya haji.
“Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia sangat mengapresiasi betul dan mengucapkan puji syukur serta terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja Kabinet Merah Putih dan Presiden Prabowo Subianto yang dengan nyata mampu menekan biaya haji sedemikian rupa,” ujar Ardiyan, saat ditemui kontributor Kuningan Online, Jum’at (10/01/2025).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat X itu menjelaskan, kinerja Panitia Kerja dari rekan-rekan di Komisi VIII DPR RI dalam upaya menyisir komponen mana-mana saja dari biaya haji yang bisa dipangkas, itu patut di apresiasi.
Dia juga menerangkan, tak mudah untuk memangkas biaya haji itu agar berhasil diturunkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil.
“Turunnya biaya haji ini, buah manis bukti nyata dari sinergi serta kinerja antara pemerintah, DPR dan lembaga-lembaga terkait. Lihat saja, hasil dari kolaborasi itu manfaatnya dapat dirasakan betul dengan nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Presiden Prabowo Subianto memang bekerja untuk rakyat negeri ini, ” jelasnya.
Sekedar informasi, BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.
Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jamaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.