BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mendorong terbitnya Peraturan Presiden terkait pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan tersebut dan lainnya terkait pangan, seperti kenaikan harga pembelian petani (HPP) gabah, dan pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, membuat target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa terwujud.
“Kita melihat pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, dan swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distribusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa terwujud,” papar Yohan, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Minggu (5/1).
Khusus terkait irigasi, Politisi PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang rusak, bahkan sawah yang tidak memiliki irigasi, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan hanya meringankan bupati dan gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR RI dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan tersebut bisa terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik dan keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menjadi tidak berjalan karena pelaksanaannya yang tidak maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan dan pemeliharaan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada yang diselewengkan. Masyarakat juga silahkan ikut mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan sampaikan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk membangun dan memelihara irigasi di sejumlah daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1000 sampai 3000 hektar. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di daerah.
“Di tahun 2025 itu disiapkan Rp 12,6 triliun untuk irigasi, nanti ditambah jadi Rp 14 sampai 15 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum khusus untuk irigasi,” ujar Zulhas.
Menurutnya, saat ini masih ada 2,6 sampai 3 juta hektar sawah yang belum memiliki irigasi yang layak. Untuk itu, upaya perbaikan perlu segera dilakukan.
“Itulah tadi uang yang Rp 12,6 triliun sampai Rp 15 triliun itu termasuk dana di daerah akan fokus diselesaikan untuk irigasi sesingkat-singkatnya,” jelasnya.
Dia menjelaskan, pembangunan irigasi ini menjadi penting dalam pertanian. Salah satunya untuk mendukung swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027.
