BIMATA.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang belakangan menuai banyak kritik.
Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diusulkan oleh Puan Maharani, diketahui saat UU Kenaikkan Pajak diusulkan, PDIP sebagai partai penguasa dengan anggota DPR terbanyak, tetapi saat sudah disahkan PDIP seolah menolak kenaikkan PPN 12 persen.
“Kita semua tahu bahwa wacana PPN 12 persen ini bukan hal yang tiba-tiba muncul, melainkan diinisiasi oleh PDIP. Jadi, jangan banyak drama dan harusnya bertanggung jawab penuh atas keputusan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,” ujar Kawendra pada Sabtu (21/12/24).
BACA JUGA: Prabowo: Saatnya Negara Muslim Bersatu untuk Keadilan Global
Kawendra menilai bahwa kenaikan PPN 12 persen akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Bukannya membantu rakyat, ini justru seperti memberi beban baru. Harusnya pemerintah dan partai pengusung kebijakan ini fokus pada solusi yang berpihak pada rakyat kecil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kawendra meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik.
“Jika ini adalah kebijakan yang kalian usulkan, tunjukkan keberanian untuk menghadapinya. Jangan lari dari tanggung jawab,” tegasnya.
Meski demikian, Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang ini juga membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Pernyataan Prabowo Soal Memaafkan Koruptor, Gerindra: Fokus pada Pemulihan Aset Negara
“Ini bukan soal gengsi atau siapa yang menang. Ini tentang kepentingan rakyat. Mari kita duduk bersama mencari solusi terbaik,” tutup Kawendra.
Persoalan PPN 12 persen menjadi pedebatan hangat di tanah air jelang akhir tahun 2024 ini, hingga saat ini belum ada tanggapan dari PDIP terhadap kritik Kawendra Lukistian.
