BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025 bertujuan untuk mendanai berbagai program prioritas nasional. Program-program tersebut mendukung agenda strategis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Said menjelaskan, alokasi anggaran dari kenaikan PPN akan difokuskan pada inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, layanan kesehatan tanpa biaya, pembangunan fasilitas medis lengkap di berbagai daerah, serta renovasi dan pengembangan sekolah unggulan. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas infrastruktur pangan dengan membangun lumbung pangan nasional hingga tingkat desa.
Namun, Said mengingatkan pentingnya mitigasi dampak kenaikan PPN, terutama bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mendorong peningkatan program perlindungan sosial yang mencakup kelompok rentan dan hampir miskin, guna memastikan kenaikan pajak tidak memberatkan masyarakat.
Baca Juga: PKS: Optimisme dan Dukungan Penuh untuk Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
Ia juga menekankan perlunya subsidi yang lebih luas, seperti untuk transportasi massal di perkotaan, perumahan tipe 45 ke bawah, serta BBM, gas LPG, dan listrik bagi rumah tangga miskin hingga kelas menengah. Said bahkan mengusulkan agar ojek online tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi demi meringankan beban mereka.
Dalam sektor pendidikan, Said mengusulkan peningkatan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan kelas menengah. Selain itu, pemerintah didorong untuk rutin mengadakan operasi pasar demi menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi.
Said juga meminta pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk UMKM dalam belanja negara, dari 40 persen menjadi 50 persen. Ia menilai langkah ini penting untuk memberdayakan ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah didesak mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 dan menurunkan angka stunting di bawah 15 persen. Langkah-langkah ini, menurut Said, krusial untuk memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Said menegaskan bahwa program-program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan visi PDI Perjuangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan layanan kesehatan yang inklusif. Ia juga menyatakan komitmen PDIP untuk mendukung APBN 2025 dalam mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden Prabowo.
Lihat Juga: Gerindra Pusat Terima 130 Pengaduan Masyarakat Dumai