BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau agar Kementerian dan Lembaga negara lebih berhemat, mengingat anggaran yang ditargetkan untuk periode 2025-2029 kemungkinan tidak akan sesuai dengan harapan masing-masing pihak.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).
“Saya minta kebesaran hati, ada prioritas kita, mungkin Kementerian/Lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini,” kata Prabowo, selasa (31/12/2024).
Ia juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk tidak terlalu menekan Menteri Keuangan terkait keterbatasan anggaran yang ada.
Prabowo menyinggung pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang sering berbenturan dengan pembatasan anggaran oleh Menteri Keuangan.
“Jangan ganggu Menkeu terus, karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menhan selalu dibatasi Menkeu. Kalau Pak Sjafrie merasa dibatasi, Menkeu bilang ini perintah Presiden,” ujarnya.
Penghematan anggaran ini, menurut Prabowo, merupakan langkah untuk mendukung prioritas utama pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah untuk anak-anak serta kenaikan gaji guru.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya menyediakan fasilitas yang layak bagi hakim, seperti pembangunan rumah dinas.
“Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak para pemimpin daerah seperti Gubernur dan Bupati, yang turut menyaksikan acara melalui Video Conference, untuk mendukung prioritas nasional demi kepentingan rakyat.
Ia meminta mereka bersabar jika ada pengurangan anggaran di sektor lain demi mendahulukan kebutuhan prioritas.
“Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan, tapi ujungnya nanti Gubernur/Bupati yang akan merasakan dampaknya,” jelasnya.
Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan manfaat jangka panjang dari program prioritas pemerintah, seperti dana desa yang kini mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, menurutnya, akan meningkatkan perputaran uang di masyarakat hingga beberapa kali lipat.
“Kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang harus sampai ke sasaran,” pungkasnya.
