BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian, mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi (D-8) dan negara-negara di Asia Barat untuk memberikan tekanan terhadap rezim Israel agar menghentikan kekejamannya di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan khusus di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ke-11 di Kairo, Mesir, Kamis (19/12).
Dalam pidatonya, Pezeshkian mengatakan dirinya ingin mengakhiri kejahatan Israel merupakan prioritas kemanusiaan dan etis yang harus diambil oleh negara-negara anggota D-8.
Dirinya menuturkan, perlunya solidaritas regional dalam mengatasi konflik yang berlangsung di Gaza dan Lebanon.
“Mengakhiri kekejaman ini adalah kewajiban kita bersama,” kata Pezeshkian, Jum’at (20/12/2024).
Baca Juga : Pada KTT D-8, Presiden Prabowo Serukan Betapa Pentingnya Kerjasama Antara Negara Muslim
Presiden Iran itu juga menguraikan posisi negaranya terhadap perkembangan di kawasan Asia Barat dan menyampaikan sejumlah usulan konkret.
Salah satunya adalah mendukung faksi-faksi Palestina untuk mencapai kesepakatan bersama yang menghormati hak bangsa Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri.
Selain itu, Pezeshkian menyerukan pembentukan program khusus dalam kerangka kerjasama D-8 yang berfokus pada kebutuhan rekonstruksi Palestina pasca perang.
Program ini bertujuan membantu pemulihan wilayah yang terdampak konflik berkepanjangan, terutama di Gaza dan Lebanon.
Lebih jauh, ia mengusulkan pembentukan kelompok kontak D-8 untuk bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Kelompok ini diharapkan mampu menghentikan permusuhan di Gaza dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan internasional secara lebih efektif.
“Kolaborasi dengan OKI adalah langkah strategis yang perlu kita prioritaskan,” pungkasnya.
Simak Juga : Prabowo Bicara di KTT D-8 Summit Kairo, Dorong Kolaborasi Sumber Daya Maritim
Presiden Pezeshkian juga ingin mengajukan pembentukan dana khusus D-8 untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan Lebanon.
Dana tersebut, dapat digunakan untuk rehabilitasi penduduk dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat konflik.