BIMATA.ID, Jakarta – Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus buron Harun Masiku menjadi topik hangat.
Langkah ini dinilai sebagai bukti bahwa pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto berlangsung tanpa pandang bulu.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Eriza mengatakan, penetapan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan penyuapan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, merupakan langkah konkret pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menegakkan prosedur hukum.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat serius dalam memberantas korupsi. Sebab baru dua bulan memerintah, sudah puluhan koruptor yang ditangkap, termasuk penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK,” kata Efriza, Kamis (26/12/2024).
Dirinya juga menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini mulai menunjukkan kembali ketegasannya dalam menindak kasus korupsi.
Menurutnya, sebelum pergantian kepemimpinan KPK periode 2024-2029, penanganan kasus korupsi cenderung tidak maksimal.
“Penetapan Hasto sebagai tersangka menandai babak baru pengungkapan kasus Harun Masiku yang sudah empat tahun mengendap. Jika pimpinan KPK yang baru ini mampu menyelesaikan kasus Harun Masiku, maka KPK akan membersihkan wajah penegakan korupsi di Indonesia,” tuturnya.
Langkah KPK ini diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan sejumlah kasus besar lainnya yang sempat terhenti.
Efriza juga menerangkan, keberhasilan menyelesaikan kasus Harun Masiku akan menjadi penanda penting bagi era baru pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kasus Harun Masiku sendiri telah menjadi perhatian publik sejak 2020, setelah ia diduga terlibat dalam upaya penyuapan terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Dengan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, tekanan kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus ini semakin besar.
