Liga Arab Putuskan Tunda Pertemuan Terkait Situasi Suriah dan Palestina
BIMATA.ID, Kairo – kantor berita resmi Mesir, MENA mengungkapkan bahwa liga Arab memutuskan untuk menunda pertemuan dan mendesak menteri luar negeri yang pada awalnya dijadwalkan pada Minggu untuk membahas situasi Suriah dan Palestina.
“Pertemuan darurat menteri luar negeri Arab yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu di kantor pusat Sekretariat Liga Arab, telah ditunda hingga tanggal yang akan ditentukan mendatang,” kata Mena, Jum’at (06/12/2024).
Pada awalnya, pertemuan tersebut direncanakan sebagai tanggapan atas permintaan bersama dari Suriah dan Palestina dengan tujuan untuk membahas situasi terkini di Suriah dan serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza dan wilayah Palestina.
Pada 30 November, sejumlah kelompok anti-rezim di Suriah merebut sebagian besar Aleppo tengah setelah maju dengan cepat dari pedesaan baratnya. Kelompok tersebut juga merebut kota Khan Shaykhun sehingga menguasai hampir seluruh provinsi Idlib.
Baca Juga : Presiden Prabowo Terima Kunjungan DEN di Istana Merdeka
Sementara itu, Tentara Nasional Suriah (SNA) meluncurkan Operasi Fajar Kebebasan pada 1 Desember untuk mengatasi upaya PKK/YPG yang berusaha membangun koridor teroris yang menghubungkan Tel Rifaat dengan Suriah timur laut.
Di tengah serangan terhadap rezim Assad di Suriah, teroris PKK/YPG berusaha memanfaatkan situasi keamanan yang tidak jelas untuk membangun koridor teroris.
Dalam kampanye teror selama 40 tahun melawan Turki, PKK yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, bayi, dan orang lanjut usia.
YPG merupakan cabang dari PKK di Suriah, tempat terjadinya pertempuran saat ini dan juga wilayah di mana kelompok tersebut berusaha membangun koridor teroris di sepanjang perbatasan Turki selama bertahun-tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah mengerahkan pasukan dan bekerja sama dengan sekutu lokal seperti SNA untuk mencegah hal tersebut dan melindungi warga setempat dari penindasan teroris.
