BIMATA.ID, Jakarta – Seminar Nasional bertema “Apakah Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Menjadi Solusi bagi Perjuangan Politik Perempuan?” sukses digelar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis (5/12).
Acara ini diinisiasi oleh B_Trust Advisory Group bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Lebih dari 130 peserta hadir, termasuk anggota legislatif perempuan, kader partai politik, akademisi, NGO, serta media massa.
Direktur Senior B_Trust Advisory Group, Dr. Ir. H. Siswanda H. Sumarto, MPM, dalam sambutannya menegaskan perlunya sistem politik yang mendukung perjuangan perempuan.
“Keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup hanya dengan kuota 30%. Kita membutuhkan sistem politik yang benar-benar mendukung ketercapaian representasi perempuan secara adil dan efektif,” ujarnya.
Zulfiani Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times sekaligus moderator diskusi, menyoroti fakta bahwa Pemilu 2024 hanya menambah 7 kursi perempuan di parlemen.
“Hal ini menunjukkan perlunya solusi sistemik agar Pemilu mendukung representasi perempuan secara lebih signifikan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Prof. Dr. Siti Zuhro, peneliti senior BRIN, menekankan pentingnya sinergi antarpolitisi perempuan.
“Kita tidak boleh saling membonsai, tetapi harus saling membesarkan. Sistem pemilu harus dievaluasi untuk memastikan keberpihakan pada perempuan,” ujarnya.
Anggota Fraksi Golkar, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, menyoroti peran partai dalam mendukung kandidat perempuan.
“Banyak partai masih enggan memberi nomor urut prioritas kepada perempuan. Reformasi kelembagaan partai dan jaminan konstitusional sangat dibutuhkan,” jelas Hetifah.
Sementara itu, perspektif kritis disampaikan oleh Titi Anggraini, SH, MH dari PERLUDEM. “Dari lebih 400 sistem pemilu yang ada di dunia, kita hanya fokus pada debat terbuka vs tertutup. Fokus sebenarnya adalah sistem yang relevan untuk mendukung demokrasi dan keterwakilan perempuan di Indonesia,” tegasnya.
Seminar ini juga menghadirkan kontribusi dari tokoh lain, seperti Dennis Suarsana (Direktur KAS untuk Indonesia & Timor Leste), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Presidium KPPI), dan Ispahan Setiadi (Sekretaris Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri), yang secara resmi membuka acara.Seminar ini menghasilkan berbagai gagasan strategis, seperti perlunya pendidikan politik untuk perempuan, reformasi kelembagaan partai, dan evaluasi sistem pemilu yang lebih inklusif.
Acara ini menjadi momentum penting dalam merancang sistem politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, membuka jalan bagi representasi yang lebih adil di masa depan