BeritaNasional

Kementerian Agama Pastikan Biaya Haji 2025 Turun Sesuai Arahan Presiden Prabowo

BIMATA.ID, Jakarta – Kabar baik datang bagi calon jemaah haji Indonesia,Kementerian Agama RI mengonfirmasi bahwa biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan haji sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin pelaksanaan haji tahun ini lebih baik, efisien, dan tertib.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan, skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden.

Revisi ini bertujuan untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah haji.

Hasil revisi ini akan segera disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja.

Rencana pembentukan Panja Haji akan dilakukan pada 30 Desember 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.

Setelah itu, Pemerintah dan DPR RI akan memutuskan besaran penurunan biaya haji untuk tahun 2025.

“Yang pasti biaya haji 2025 lebih murah,” kata Romo, Jum’at (27/12/2024).

Meskipun begitu, rapat di masa reses akan dilaksanakan untuk kepentingan negara, guna membahas keputusan terkait biaya haji tersebut.

Penurunan biaya haji 2025 akan difokuskan pada komponen-komponen utama seperti penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, dan transportasi.

Biaya penerbangan sendiri merupakan komponen terbesar, yang rata-rata menyumbang 35-40% dari total biaya haji.

Pemerintah juga akan melakukan rasionalisasi biaya lainnya agar dapat memperoleh angka biaya haji yang ideal dan lebih efisien.

Romo Syafi’i menambahkan bahwa upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien.

“Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” tegasnya.

Kementerian Agama juga akan meminta persetujuan DPR RI terkait penggunaan Uang Muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendukung kelancaran persiapan haji.

Kementerian Agama juga memastikan bahwa kontrak dengan pihak Armuzna terkait lokasi dan fasilitas jemaah haji akan segera diselesaikan.

Pemerintah Arab Saudi mengharuskan kontrak ini dituntaskan agar Indonesia tidak kalah cepat dengan negara lain dalam menyediakan fasilitas seperti tenda dan lainnya di Armuzna.

Pemerintah berharap fasilitas yang disediakan tahun depan akan lebih baik dari tahun sebelumnya, guna memastikan kenyamanan jemaah haji.

Tags

Related Articles

Bimata
Close