BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memprediksi bahwa situasi politik Indonesia pada 2025 akan memanas, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Agung dalam program Interupsi bertajuk “Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang ditayangkan oleh iNews pada Kamis (26/12/2024).
“Saya awalnya berpikir bahwa tahun 2025 akan berjalan relatif tenang, tetapi dengan kasus yang melibatkan Mas Hasto ini, tampaknya suasana politik akan semakin memanas,” ujar Agung. Ia menambahkan, dinamika politik berpotensi semakin intens jika Hasto benar-benar merilis sejumlah video yang diduga memuat informasi skandal besar terkait beberapa pejabat tinggi.
Menurut Agung, video tersebut disebut-sebut dapat mengungkap nama-nama besar yang terlibat dalam dugaan korupsi dengan nilai kerugian yang belum diketahui secara pasti. “Saya melihat, jika video itu dirilis, tensi politik akan semakin naik. Apalagi jika informasi di dalamnya benar-benar menyangkut kerugian negara dalam skala besar,” katanya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Menteri Pantau Layanan Publik Selama Liburan Natal dan Tahun Baru
Agung juga menyampaikan bahwa tuduhan politisasi atau kriminalisasi terhadap kasus Hasto tidak dapat dihindari. Ia menilai, wajar jika muncul spekulasi seperti itu, terutama mengingat masih banyak kasus besar lain yang juga menjadi perhatian publik, tetapi belum terselesaikan oleh KPK. “Politisasi atau kriminalisasi? Sah-sah saja jika ada yang beranggapan begitu. Namun, menariknya, kenapa kasus ini yang diprioritaskan? Padahal, ada kasus besar lain dengan kerugian negara yang lebih signifikan,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Hasto memainkan peran penting dalam menentukan dapil Harun Masiku pada Pemilu 2019. “Saudara HK mengarahkan Harun Masiku untuk maju di Dapil 1 Sumatera Selatan, meskipun Harun berasal dari Sulawesi Selatan,” ungkap Setyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Menanggapi status tersangkanya, Hasto menegaskan komitmennya untuk mematuhi proses hukum. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa PDIP sebagai partai politik selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. “Kami menghormati keputusan KPK. PDI Perjuangan adalah partai yang taat hukum,” kata Hasto dalam sebuah video yang dirilis pada Kamis (26/12/2024).
Lebih jauh, Hasto juga menyampaikan bahwa partainya sejak awal berkomitmen menegakkan demokrasi yang adil dan melawan segala bentuk otoritarianisme. “Kami telah lama mengkritisi bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan, bagaimana suara rakyat tidak boleh diabaikan, dan bagaimana negara hukum harus dipertahankan dari ancaman kekuasaan yang menindas,” pungkasnya.
Simak Juga: Menyikapi Kasus Hasto, Megawati Diminta Contoh Sikap Prabowo
