BIMATA.ID, Jakarta- Kondisi Bendungan Winong yang ambrol beberapa waktu lalu mengancam irigasi lahan di 3 Desa. Lantas situasi tersebut menjadi perhatian dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Komisi V, Sriyanto Saputro lantaran berpotensi menjadi penghambat program Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya mencoba untuk komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menganggarkan bendung tersebut.
Anggota DPR RI Sriyanto Saputro didamping Wakil Ketua Komisi III DPRD Sragen Joko Supriyanto meninjau kondisi bendungan yang rusak di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Selasa (10/12). Pada kesempatan tersebut juga hadir pejabat Dinas PU, Muspika Gondang dan para petani yang berpotensi terdampak.
Bendung yang dibangun tahun 1935 tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Namun kondisi semakin parah beberapa hari yang lalu akibat diterjang arus air. Lantas kondisi saat ini mengancam irigasi petani dan berpotensi gagal panen.
Sriyanto Saputro menyampaikan dia cek di lokasi setelah mendapat kabar dari kadernya yang menginformasikan kondisi bendung Winong jebol. ”Saya cek sendiri dan kondisi memprihatinkan. Bendung ini dibangun 1935 dan menjadi kewenangan pemkab Sragen. Dengan kondisi ini mengairi sekitar 900 hektar,” ujarnya.
Dia menuturkan Jika kerusakan ini kalau dibiarkan bisa mengganggu program presiden yakni ketahanan pangan. Ditargetkan 2028 bisa direalisasi, bahkan jika lebih cepat akan lebih baik. ”Kebetulan saya di komisi V DPR RI. Kalau anggaran estimasi perbaikan Rp 8,5 miliar sebuah angka yang besar. Kita akan koordinasi dengan Kementerian PU. Saya koordinasi kesana khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), perlu ada intervensi dari pusat,” ujarnya.
Sriyanto menjelaskan ada 3 desa yang khawatir dengan bencana ini. Diantaranya Brumbung, Glonggong dan Gondang. Lantas dia mendesak Pemkab Sragen mengajukan proposal ke pemerintah pusat. ”Karena dapil saya, coba saya fasilitasi, mudah-mudahan 2025 anggaranya bisa terkejar. Semoga belum ada SK dari Menteri PU untuk program-program. Dinas PU juga harus bekerja cepat,” ujarnya.
Sementara Kepala DPU Sragen Albert Pramono Susanto menyampaikan kerusakan bendung winong jebol. Sehingga tidak bisa menahan elevasi air. Air yang semestinya bisa masuk ke saluran irigasi, tidak bisa masuk.
BACA JUGA: Prabowo: Kepolisian Harus Selalu Berpihak dan Bela Kepentingan Rakyat
”Kami lakukan upaya darurat, membuat tanggul sementara. Tapi sifatnya tidak permanen. Setiap hujan bisa saja rusak. Kami juga mengajukan kawat bronjong ke BBWS, untuk nanti air bisa diarahkan ke saluran irigasi petani,” terangnya.
Albert menerangkan sudah diusulkan di anggaran 2025. Namun mendapat evaluasi sehingga 2025 belum teranggarkan. ”Pada waktu itu rusak berat tapi masih berfungsi. Begitu ada kejadian di 2024 akhir ini, kami harus melakukan penanganan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Komisi III DPRD Sragen Joko Supriyanto mendukung jika DPU mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) karena situasi termasuk bencana. Meskipun anggaran BTT tidak sebesar yang diperlukan untuk membangun bendung winong, setidaknya bisa membuat tanggul darurat.
BACA JUGA: Perangi Korupsi, Prabowo Luncurkan e-Katalog 6.0: Hemat Biaya Pengadaan 30%
