BIMATA.ID, PALU – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AKA) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng sangat memungkinkan untuk mendukung program BPJS gratis. Program ini menjadi salah satu prioritas mereka apabila terpilih.
“APBD Sulteng yang mencapai lebih dari Rp5 triliun sangat mungkin untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan gratis bagi warga Sulteng dan juga melunasi tunggakan yang selama ini belum terbayar,” ujar AKA.
Berdasarkan data terakhir tahun 2023, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di tujuh kabupaten/kota di Sulteng mencapai Rp124 miliar. BPJS Kesehatan Cabang Palu mencatat bahwa cakupan peserta JKN di Sulawesi Tengah telah mencapai 3.066.811 orang atau 98,94 persen dari total penduduk. Namun, banyak di antaranya yang menunggak pembayaran iuran.
Baca juga: Usai Pembagian Pimpinan DPR dan MPR, Pengamat: Publik Nantikan Pertemuan Prabowo dan Megawati
AKA mengakui bahwa banyak warga Sulteng yang belum bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan gratis karena masalah administrasi, seperti tunggakan iuran, belum terdaftar sebagai peserta, atau masuk kategori miskin namun bukan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sebagai solusi, AKA berencana membentuk tim khusus untuk membantu warga yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. “Proses untuk terdaftar sebagai PBI memang memerlukan waktu, tapi dengan adanya tim yang serius dan dukungan pemerintah, masalah ini bisa diselesaikan,” ungkap AKA.
AKA juga menjelaskan bahwa defisit keuangan BPJS Kesehatan di Sulteng dapat diatasi dengan klaim kepada pemerintah provinsi. Selain menggunakan APBD, sumber pendanaan juga dapat berasal dari pajak dan pendapatan daerah lainnya.
Lihat juga: Prabowo dan Jokowi Kompak Naik Mobil Kepresidenan RI 1 ke Pelantikan DPR Terpilih
Selain itu, AKA menyoroti banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang berubah status menjadi non-aktif karena pengangguran atau kehilangan pekerjaan. Untuk itu, pihaknya berencana memperbaiki pendataan warga miskin dan yang tidak mampu membayar iuran agar mereka bisa dibantu oleh Pemprov Sulteng, dengan berkoordinasi bersama pemerintah kota dan kabupaten.
“Jika data sudah terintegrasi dari tingkat kota hingga kabupaten, kita bisa memetakan siapa saja yang mampu atau tidak mampu membayar iuran, sehingga tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan layanan kesehatan karena masalah administratif,” jelas AKA.
Menurutnya, integrasi data ini juga akan menghilangkan diskriminasi di fasilitas kesehatan, seperti antrian atau layanan yang berbeda karena masalah iuran. Semua warga nantinya bisa mendapatkan layanan gratis hanya dengan menunjukkan KTP, karena data akan terhubung melalui NIK.
Simak juga: Angga Raka Prabowo Sebut Bang AKA Atlet dan Anak Kesayangan Presiden Terpilih
Selain fokus pada program BPJS gratis, Ahmad Ali dan AKA juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah khusus, meningkatkan standar rumah sakit daerah, serta membangun RSU Pratama di wilayah penyangga RSUD.
“Kami juga akan mengadakan Mobile Health Service dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah 3T dan perbatasan, agar tidak ada yang merasa dianaktirikan oleh Pemprov,” tambah AKA.
Sebagai tambahan, pasangan ini juga berkomitmen menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja lepas, seperti tukang bangunan dan buruh, guna memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa jaminan.
Selengkapnya: Kornas Relawan Massa Prabowo Harap Pilkada 2024 Berjalan Aman
AKA menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dibentuk dengan semangat keadilan sosial, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang merupakan turunan dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), mengenai kewajiban negara memenuhi hak WNI untuk mendapatkan layanan kesehatan.
