BIMATA.ID, Sulawesi Tenggara — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Tenggara, La Isra, menyatakan keprihatinannya terhadap hilangnya data 426 tenaga kesehatan di Kabupaten Muna yang diduga dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Menanggapi kasus ini, Gerindra meminta agar pelaksanaan seleksi Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus untuk tenaga kesehatan di Muna ditunda hingga permasalahan data ini diselesaikan.
“Ini sangat aneh karena hanya terjadi di Muna, daerah pemilihan saya. Kami menduga ada oknum yang bermain-main dengan data tenaga kesehatan ini. Berdasarkan data prafinalisasi, nama-nama mereka masih tercantum, tetapi saat pendaftaran akun seleksi P3K 2024, data mereka hilang,” ujar La Isra usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Tenaga Kesehatan di Aula Sekretariat DPRD Sultra pada Rabu (30/10/2024).
BACA JUGA: Peneliti Sebut Ketegasan Prabowo Terhadap Korupsi sebuah Oase di Tengah Wajah Politik RI
DPRD Sultra juga merencanakan langkah cepat dengan menjadwalkan RDP lanjutan pada Selasa, 5 November 2024, yang akan menghadirkan BKPSDM Muna sebagai pihak yang berwenang. Rapat ini diharapkan memberikan penjelasan terkait hilangnya data tenaga kesehatan tersebut.
“Kami menerima aduan dari para tenaga kesehatan yang sudah mengabdi hingga 17 tahun, tetapi saat tes P3K, data mereka hilang di BKN. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas La Isra.
Dalam RDP tersebut, La Isra bersama pimpinan DPRD Sultra lainnya, termasuk Wakil Ketua Nuraalam Salam Lada dan anggota dari berbagai fraksi, menyampaikan rekomendasi kepada Menpan-RB dan BKN Pusat agar pelaksanaan tes P3K di Muna ditunda sementara waktu hingga data tenaga kesehatan yang hilang dapat diklarifikasi.
BACA JUGA: Sekretariat TKN Fanta Prabowo Jadi Rumah Pemenangan RIDO
Secara politis, La Isra juga berencana melaporkan masalah ini kepada Komisi II DPR RI agar persoalan ini mendapat perhatian di tingkat pusat. Selain itu, Gerindra berharap agar BKN memberikan solusi khusus bagi tenaga kesehatan yang datanya hilang untuk tetap bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024.
“Bayangkan, dari seluruh Indonesia, hanya Muna yang mengalami kasus kehilangan data seperti ini. Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak terulang lagi,” tambahnya.
Menanggapi permintaan tenaga kesehatan terkait jalur khusus mengingat tahap pendaftaran sudah ditutup, La Isra juga mendesak agar BKN memberikan slot khusus bagi mereka yang namanya hilang. Ia menegaskan bahwa Gerindra akan berupaya mengawal kasus ini bersama Komisi II DPR RI untuk menemukan solusi yang adil.
BACA JUGA: Komisi VII DPR Apresiasi Prabowo Larang Pejabat Pakai Mobil Mewah Impor
Rapat RDP DPRD Sultra hari itu turut dihadiri Nuraalam Salam Lada (Wakil Ketua dari PDIP), Muh Poli (PKS), dan Suparjo (Nasdem), serta perwakilan Forum Tenaga Kesehatan Kabupaten Muna.
