BIMATA. ID Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dalam pelayanan publik, salah satunya adalah inovasi portal data bencana yang tedampak kepada infrastruktur PUPR yang sudah dapat diakses oleh masyarakat
melalui platform SITABA (Sistem Tanggap Bencana).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (2/9/2024).
“Pengelolaan data dan teknologi informasi bidang PUPR di tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp90,91 miliar dengan target layanan utama
antara lain layanan data dan informasi terhadap 38.224 pegawai PUPR dan Publik, layanan teknologi informasi untuk 38.224 pegawai PUPR, manajemen Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan portal perizinan (9 perizinan), manajemen 2 super apps (internal
dan eksternal PUPR), manajemen 30.000 akun work collaboration, manajemen data bencana (7.100 pengguna), 6
MOU/PKS Pertukaran data antar K/L dan manajemen aplikasi,” kata Sekjen Zainal Fatah.
Khusus untuk SITABA, portal tersebut digunakan untuk mengintegrasikan data-data penanganan bencana di Kementerian PUPR. Salah satu keunggulan SITABA diantaranya untuk menyediakan data dan informasi penanganan bencana oleh Kementerian PUPR yang dilakukan Unit Organisasi (Unor), penyediaan informasi alokasi dana penanganan bencana, monitoring dan evaluasi peralatan, sarana dan prasarana, serta personil satuan tugas bencana.
Akses untuk Sitaba Kementerian PUPR dapat dilakukan lewat sitaba.pu.go.id, yang memberikan update informasi yang lengkap terkait dengan tanggap bencana yang dilakukan Kementerian PUPR. Masyarakat dapat memantau detil informasi berupa foto, lokasi, penyebab, dampak, serta penanganan atau tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang atas kejadian bencana yang terlaporkan tersebut.
Untuk meningkatkan kualitas, memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, Sekjen Zainal Fatah mengatakan, Sekretariat Jenderal Kementerian
PUPR juga terus melakukan transformasi penyelenggaraan pelayanan publik antara lain melalui Pelayanan Publik Terpadu, untuk kemudahan dan kecepatan layanan publik, portal perizinan bidang PUPR untuk kemudahan dan percepatan berusaha yang telah terintegrasi dengan
Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Geotagging/Barcode pada BMN/Aset Kementerian PUPR untuk dapat menampilkan informasi secara real-time di lokasi untuk pengamanan berupa tanah dan sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi profil
BMN kepada publik,kata Sekjen Zainal Fatah.
Ditambahkan Sekjen Zainal Fatah, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan super apps Bravo PUPR untuk menjalankan aplikasi mobile secara terintegrasi melalui fitur e-Monitoring untuk meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran, pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui eMonDAK.pu.go.id, e-HRM sistem informasi manajemen SDM, dan e-Keuangan untuk kemudahan pelayanan keuangan secara terintegrasi.
(W2)
