BIMATA.ID, Soppeng – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja teknis dan peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana pemilihan tahun 2024 di Makassar pada tanggal 8 hingga 10 Juli 2024. Acara ini mengangkat tema “Melalui Rakernis dan peningkatan kemampuan penyidik tindak Pidana Pemilihan, kita wujudkan penyidik yang Profesional, Berintegritas, Transparan, Beretika dan Berkeadilan.”
Dalam kegiatan Rakernis ini, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani Kapolda Sulsel Irjen Pol. Andi Rian H. Djajadi, S.I.K., M.H., memberikan piagam penghargaan kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Soppeng sebagai peringkat pertama dalam penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu tahun 2024. Piagam tersebut diterima oleh Kasat Reskrim Polres Soppeng, IPTU Ridwan, SH, MH.
Baca Juga : Fit Pasca Operasi Cedera Kaki, Prabowo Lari Kecil dan Pose Gaya Silat di Istana
Melalui pesan WhatsApp, IPTU Ridwan mengungkapkan rasa senangnya atas penghargaan tersebut. “Kami berharap senantiasa dapat bekerja dengan baik dan membangun sinergitas untuk mewujudkan penyidikan yang profesional, berintegritas, transparan, beretika, dan berkeadilan khususnya di Polres Soppeng,” ungkap IPTU Ridwan pada Selasa, 9 Juli 2024.
Kapolres Soppeng, AKBP Muhammad Yusuf, berharap pencapaian ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. “Menjelang Pilkada Soppeng tahun 2024, kami menghimbau agar masyarakat dapat mengikuti regulasi yang ada dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah,” ujar Kapolres Soppeng.
Simak Juga : Gerindra Bali Bersyukur atas Keberhasilan Operasi Prabowo, De Gadjah: Sehat Selalu Untuk Pimpin Indonesia
Ia menegaskan bahwa sentra Gakkumdu akan melaksanakan tugasnya secara profesional. “Silahkan ikuti regulasinya dan tentu sentra Gakkumdu akan melaksanakan tugas secara profesional,” tutupnya.
Piagam penghargaan yang diterima oleh IPTU Ridwan ini tidak hanya menjadi bukti dedikasi dan kerja keras timnya, tetapi juga memotivasi seluruh jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan untuk terus berkomitmen menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum, terutama menjelang pemilihan umum.