BIMATA.ID, Jakarta- Presiden terpilih Prabowo Subianto harus menunjuk sosok pembantu yang tepat demi memaksimalkan pendapatan negara. Termasuk dalam memilih nakhoda Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan dibentuk.
Demikian antara lain disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam diskusi publik bertajuk Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).
Wijayanto menilai, BPN lebih ideal jika berada di bawah presiden langsung dibanding Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu penerimaan negara yang bisa dimaksimalkan lembaga ini adalah pajak.
“Kemenkeu saat ini terlalu powerfull. Menangani penerimaan, treasury, di bawahnya juga ada perusahaan-perusahaan. Jadi terlalu overload,” kata Wijayanto.
Wijayanto menilai penerimaan negara bersumber pajak yang selama ini dikelola Dirjen Pajak Kemenkeu belum maksimal.
Jika BPN benar-benar terbentuk, maka harus dilakukan perubahan nomenklatur. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan dari Kemenkeu dan dimasukkan ke BPN.
“Tetapi memang BPN ini harus hati-hati. Pajak itu penting dan harus dipastikan tidak ada problem saat BPN dibentuk. Karena begitu ada problem, maka fiskal kita yang sudah tersengal-sengal ini akan semakin parah,” ujarnya.
Karena itu, Wijayanto mendorong pemerintah baru yang akan dilantik bulan Oktober 2024 mendatang bisa ekstra hati-hati membentuk BPN. Prabowo sebagai Presiden periode 2024-2029 pun dituntut memilih orang yang tepat.
“Kalau orangnya (pimpinan BPN) saya tidak tahu. Ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang tegas, orang yang keras,” tutup Wijayanto.
