BIMATA.ID, NTB – Partai Gerindra NTB merupakan salah satu parpol yang belum terlihat bergerak dengan serius untuk menyiapkan kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mereka utus bertarung di Pilkada NTB 2024.
Padahal berdasarkan hasil Pileg 2024, partai Gerindra tercatat menjadi partai pemenang kedua di NTB dengan perolehan 10 kursi di DPRD Provinsi NTB.
Hal tersebut tentu menjadikan posisi partai Gerindra menjadi cukup berpengaruh dalam percaturan politik pilkada NTB 2024 ini.
Baca Juga : Fahri Hamzah: Prabowo Setara dengan Soekarno, Miliki Kemampuan Berbicara yang Hebat
Dikonfirmasi terkait hal itu Wakil Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Sudirsah Sudjanto menyampaikan bahwa pihaknya di daerah belum bergerak terlalu jauh dalam menghadapi perhelatan Pilkada NTB. Sebab pihaknya masih menunggu arahan dari DPP Gerindra.
“Jadi kita akan tegak lurus menunggu arah dari DPP, seperti apa rekomendasi yang diturunkan terkait dengan pilkada NTB ini kita seluruh kader yang ada di bawah ini akan tegak lurus dengan keputusan DPP,” kata Sudirsah, Jum’at (07/06/2024).
Perlu diketahui ada dua nama figur yang menguat di yang berpotensi mendapatkan dukungan Gerindra, yakni Ketua DPD Gerindra NTB sendiri, Lalu Pathul Bahri dan Juru bicara kementerian luar negeri, Lalu Muhammad Iqbal.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Sudirsah mengatakan bahwa pihaknya sebagai pengurus dan kader tentu menjagokan Pathul Bahri selaku Ketua DPD.
Tapi keputusan akhir tetap di tangan DPP Gerindra.
“Seluruh jajaran DPD Gerindra NTB sampai saat ini masih Fathul Bahri sampai dengan terbitnya keputusan DPP. Kalau keputusan DPP sudah turun, siapapun yang akan direkomendasikan maka kami di daerah tegak lurus,” tuturnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD itu pun enggan berspekulasi terkait dengan arah dukungan DPP Gerindra. Yang pasti pihaknya di daerah akan tunduk dan taat serta siap mengamankan keputusan DPP.
Simak Juga : Inilah Respons Presiden Terpilih Prabowo Soal Penolakan Iuran Tapera
Termasuk dalam hal membangun koalisi, apakah akan melanjutkan koalisi pusat atau tidak.
“Kita tunggu arahan dari DPP, termasuk soal koalisi ini juga menjadi kewenangan pusat. Kalau DPP mengarahkan kita agar koalisi pusat itu turun sampai ke daerah, maka kita pun harus mengikuti itu,” pungkasnya.
