BIMATA.ID, Jakarta – Menko Polhukam Hadi Tjajanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Hadi meminta seluruh kementerian hingga lembaga terkait menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan dijaga menjelang Pilkada serentak mendatang.
Hal itu disampaikan Hadi saat membuka acara Rakor Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku pada Rabu (26/6/2024). Acara diselenggarakan di Makassar, namun ditayangkan secara virtual melalui YouTube Kemenko Polhukam.
Baca Juga: Gerindra Sebut Buka Pintu Anies Baswedan Bertemu Prabowo, Bukan Mengusung
Rakor dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kabarhakam Komjen Fadil Imran, Pangkopgawilhan II Marsda M Khairil Lubis dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif.
Awalnya, Hadi mengenang masa-masa saat bertugas menjadi Panglima TNI mempertahankan netralitas selama Pilkada 2018 silam bersama Kapolri yang dulu dijabat oleh Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, jika TNI Polri berjalan beriringan maka dipastikan negara aman.
“Kalau sudah lihat TNI Polri jalan iringan, artinya negara sudah aman tanpa adanya gangguan,” kata Hadi dalam sambutannya.
Ia juga meminta TNI, Polri dan BIN memetakan wilayah yang berpotensi terjadi konflik. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.
“Khusus TNI, Polri dan BIN dalam pemetaan wilayah harus petakan wilayah yang berpotensi konflik untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan. Sebelum ada gangguan kita udah mitigasi, jangan sampai terjadi sehingga ganggu pelaksanaan pemilu serentak. TNI Polri harus sakti, weruh sak durunge winarah, tahu sebelum kejadian sehingga bisa dimitigasi dulu,” ucapnya.
Lihat Juga: Pilkada Jakarta PKS Usung Sohibul Iman, Airlangga Optimis Bersama Gerindra
Selain sinergi TNI Polri, peran lembaga penegakan hukum terpadu lainnya hadir menjaga jalannya pemilu.
“Satu aspek sudah diterima yaitu netralitas dan sinergi. apabila netralitas dan sinergi maka pelaksanaan pilkada serentak nanti akan dijamin aman di seluruh wilayah, apalagi juga saat ini juga hadir yang jaga keamanan dalam pelaksanaan pemilu yaitu Gakkumdu, penegakan hukum terpadu, ada Bawaslu, ada jaksa, ada kepolisian, mendengarkan langsung yang akan disampaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan setidaknya ada 19 kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan dan sosialisasi tahapan Pilkada. Dengan begitu, diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan jadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Untuk BSSN dan Kominfo, Hadi meminta agar ruang digital dijaga tetap demokratis dan tak menimbulkan gangguan kamtibmas serta menjaga stabilitas nasional melalui pendidikan politik & kampanye pemilu damai.
“Apabila ada virus yang masuk ke website BSSN sudah berikan warning, hati-hati ada virus di website kementerian atau terkait penyelenggaraan pilkada serentak sehingga tidak terjadi hang,” ujarnya.
Hadi juga menekankan pentingnya peran pemda dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia mengimbau agar pemda dapat menjaga situasi aman di daerahnya masing-masing.
Kemendagri, KPU dan Bawaslu diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah melalui NPHD.
“Aspek berikutnya pemda selaku penyelenggara. Pj Gubernur sudah sampaikan kabtimnas akan dijaga, apalagi anggaran sudah disiapkan, apalagi ke depan deputi 1 Polhukam ditambah 1 lagi yakni Kominfo dan BSSN supaya mendengarkan untuk jaga jagat maya sehingga tidak terjadi miss informasi dan miss komunikasi,” tutupnya.
SImak Juga: ID Food Dukung Program Makan Bergizi yang Diusung Dalam Pemerintahan Prabowo Gibran