BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan alasan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya terdiri dari elite dan kader Partai Gerindra.
Padahal, di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Gerindra membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.
Koalisi Indonesia Maju ini mengusung dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga : BI Bakal Bersinergi Dengan Pemerintahan Prabowo
Dia menjelaskan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.
“Baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama nih soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang,” kata Habiburokhman, Selasa (04/06/2024).
Namun, dia meyakini bahwa kedepannya banyak pihak bakal dilibatkan dalam proses sinkronisasi untuk memuluskan proses transisi pemerintahan tersebut.
“Pada proses berikutnya dipastikan ya, namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap,” jelasnya.
Hanya saja, dia menyerahkan perihal pembentukan tim hingga anggotanya kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
Termasuk, perihal pelibatan partai Koalisi Indonesia Maju lainnya dalam tim tersebut.
“Saya tidak dalam kapasitas menyampaikan akan seperti itu tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak,” ujarnya.
Simak Juga : Bangga Dengan Prabowo Soal Gaza, SBY: Thanks, You Are On The Right Track
Lebih lanjut, Habiburokhman kembali menekankan bahwa tugas Gugus Tugas Sinkronisasi yang ada saat ini adalah memastikan sejumlah program dari pemerintahan saat ini sinkron dengan kebijakan pemerintahan berikutnya.
“Tim sinkronisasi bertujuan untuk memastikan program-program pemerintahan saat ini terutama yang sudah menjadi legacy, sudah menjadi capaian yang sangat positif bisa sinkron dengan kebijakan-kebijakan di pemerintahan baru yang akan datang,” pungkasnya.
