BIMATA.ID, Nusa Tenggara Timur – Fary Francis, politisi Partai Gerindra yang pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode (2009 – 2019) menyatakan dirinya tidak maju sebagai calon gubernur NTT dalam Pilkada November 2024 mendatang.
Fary yang saat ini menjadi Komisaris Utama PT Asabri kembali mendapatkan penugasan dari Presiden RI melalui Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN untuk tetap sebagai Komisaris Utama PT Asabri. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan hari ini, Kamis (27/6).
“Saya sudah mendapatkan arahan dan penugasan dari Menteri Pertahanan yang juga Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto untuk terus fokus dan kawal kerja-kerja di PT Asabri hingga tuntas.” kata Fary Francis.
Baca juga: Partai Gerindra: Prabowo Terbuka Soal Komposisi Kabinet
Terkait siapa yang akan ditugaskan Partai Gerindra menjadi calon gubernur NTT dalam Pilkada November 2024 mendatang, Fary mengaku nama calon gubernur itu sudah ada di tangan Ketua Umum Gerindra.
“Nama calon gubernur NTT dari Gerindra sudah ada di tangan Bapak Ketua Umum. Sudah dibicarakan intensif di tingkat DPP. Tinggal menunggu momentum strategis untuk Ketua Umum menyampaikan ke publik, khususnya masyarakat NTT.”
Fary Francis adalah politisi yang familiar di kalangan masyarakat NTT. Selama menjadi Ketua Komisi V DPR RI (2014 – 2019), beliau telah menggerakan pembangunan infrastruktur di NTT. Sudah banyak legacy politik yang dibangun. Karena itu, tidak heran jika banyak warga NTT yang menghendaki beliau menjadi calon gubernur NTT.
Lihat juga: Grace Natalie Pastikan Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Defisit Anggaran di Bawah 3%
Bahkan pada pertengahan Mei 2024 lalu, secara formal 22 DPC Partai Gerindra kabupaten/kota se-NTT melalui forum Rakerda telah mengusulkan secara bulat nama Fary Francis sebagai calon gubernur NTT dari Partai Gerindra.
Dengan mendapatkan penugasan lagi menjadi Komisaris Utama PT Asabri, Fary Francis dinilai sebagai sosok bersama tim Dekom dan Direksi yang berhasil menata Asabri keluar dari lilitan persoalan hingga menjadi korporasi BUMN yang sehat dan kembali mendapatkan trust publik.
