BIMATA.ID, Jakarta- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun depan ditentukan oleh kebijakan fiskal yang bakal dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kendati demikian, ia memperkirakan ekonomi bisa tumbuh hingga 5,6 persen. Sedangkan, untuk tahun ini perekonomian diperkirakan tumbuh hingga 5,5 persen.
“Tentu saja yang nanti kebijakan fiskal tahun depan akan berpengaruh seberapa jauh pertumbuhan kita antara kisaran 4,8 persen sampai 5,6 persen,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6).
BACA JUGA: Tim Sinkronisasi Temui Sri Mulyani, Prabowo: Teknis, Teknis, Teknis
Tak hanya itu, realisasi defisit anggaran pun akan ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan. Sebab, alokasi anggaran untuk pemerintah ke depan masih dalam penyusunan sampai saat ini.
“Defisitnya maupun pilihan-pilihan alokasi anggaran baik untuk operasional maupun investasi,” imbuhnya.
Pada APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merancang defisit anggaran tahun depan berada di kisaran 2,45 persen sampai 2,82 persen. Selain itu, investasi diharapkan bisa tumbuh 4,7 persen sampai 5,2 persen.
Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta defisit anggaran bisa diturunkan menjadi 1,5 persen, jauh di bawah angka yang direncanakan pemerintah. Tujuannya, agar pemerintahan Prabowo memiliki ruang gerak untuk melakukan APBN-Perubahan.
“Karena itu kami berharap bu menkeu dan dari komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 persen-1,8 persen, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu,” jelasnya.
BACA JUGA: Presiden Terpilih Prabowo Ingin Rawat Warga Gaza yang Terluka di RI
Pasal yang dimaksud tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
Pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU 17/2007 disebutkan bahwa demi menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya.
“Presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan RPJMN tahun pertama melalui APBN-P,” terangnya.
BACA JUGA: Soal Gelombang Penolakan Tapera, Prabowo: Kita Pelajari dan Cari Solusi Terbaik
Terkait permintaan itu, Sri Mulyani mengatakan masih akan membahas lebih lanjut bersama dengan internal Kemenkeu dan juga Komisi XI DPR RI sebagai mitra pemerintah.
“Nanti kita bahas lagi aja ya,” pungkasnya.
