BIMATA.ID, Tangsel – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saat ini tak luput dari permasalahan perkotaan. Klaim masalah persampahan dan Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi persoalan bersama untuk dicarikan solusinya.
Namun belakangan ini, persoalan yang timbul di wilayah-wilayah padat penduduk, terutama masalah akses jalan, kerap menimbulkan kemacetan lantaran jalan di wilayah itu tak lagi mampu menampung kendaraan bermotor yang melintas.
Persoalan kemacetan lalu lintas di lingkungan padat tersebut, mencuat setelah Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi lakukan Sidak ke wilayah padat penduduk tersebut.
Baca Juga: Sudaryono Targetkan Kepala Daerah di 28 Kabupaten Kota Jawa Tengah Dipimpin Kader Gerindra
“Aspirasi dan keluhan itu terutama datang dari wilayah yang padat, yaitu masalah akses kendaraan bermotor menimbulkan banyak kemacetan,” kata Syawqi di DPRD Tangsel, Kamis (30/11/2023)
Syawqi menjelaskan, kawasan yang kerap menimbulkan kemacetan kerap ditemui pada akses yang menuju pada fasilitas publik seperti stasiun kereta api. Di titik itu, banyak pengendara yang memarkir kendaraannya sembarangan, seperti di pinggiran jalan maupun pedestrian jalan.
“Terutama seperti di Pondok Aren, Serpong, Pamulang dan Ciputat. Disitu kan banyak yang jalan pada pagi dan sore hari. Ini yang dimasalahkan mereka yang jalan kaki, jadi yang namanya kota itu, harus ada indikator kenyamanan bagi warganya. Hak-hak warga harus terjamin dalam menikmati fasilitas kota tanpa ada kemacetan,” terang Syawqi.
Syawqi jelaskan, kemacetan yang terjadi di titik fasilitas publik, juga terjadi pada zona-zona selamat sekolah. Hal tersebut bagian dari dampak terjadinya kemacetan pada fasilitas publik. Sehingga zona selamat sekolah tidak dipatuhi oleh para pengguna kendaraan bermotor yang melintas.
Lihat Juga: Prabowo: Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain
“Sementara di zona selamat sekolah ini hak nya sekolah. Orang tua yang akan nyebrang mengantar anaknya sekolah, hak nya diambil oleh pengendara kendaraan bermotor itu,” jelas Syawqi.
Persoalan tersebut menurutnya, sudah dibahas dalam rapat koordinasi masalah penataan perkotaan. Dimana isu banjir, sampah dan kemacetan, menjadi topik dalam pembahasan tersebut. Kendati begitu, pihaknya terus mensupport pemerintah daerah dalam hal penganggaran untuk membenahi persoalan tersebut.
“Kemacetan di Tangsel ini juga jadi sorotan fraksi kami di DPRD, kita butuh ketegasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dari segi anggaran, kita suport dan kita dorong untuk mengatasi kemacetan,” ungkapnya.
Masalah kemacetan, sudah diberi garis merah oleh Fraksi Gerindra-PAN dan Pemkot Tangsel untuk segera diatasi. Ketegasan juga perlu diterapkan dalam mengatasi persoalan kemacetan tersebut.
“Jika parkir dan berdagang di Pasos-Pasum di atas fasilitas publik, tentunya akan menimbulkan kemacetan. Dan ini harus ditertibkan, karena akan merugikan pengguna jalan yang lain. Ini juga kan rawan terjadi kecelakaan,” tutur Syawqi.
Syawqi juga mengapresiasi upaya Pemkot Tangsel dalam meminimalisir kemacetan di Kota Tangsel dengan meluncurkan bus sekolah. Terlebih peluncuran bus sekolah tersebut dilakukan pada saat polusi udara di Kota Tangsel sedang dalam kondisi kurang baik. Kendati begitu, keberadaan bus sekolah tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai.
“Kami apresiasi untuk bus sekolah itu, tapi harus didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Jangan malah ada bus sekolah, zona selamat sekolahnya masih belum beres. Kemudian anak-anak yang mau naik itu, haltenya masih belum layak atau kapasitasnya masih rendah. Jangan sampai halte-haltenya ini, nanti digunakan untuk lapak dagang, disini diperlukan ketegasan kita,” pungkasnya.
Simak Juga: Rahayu Saraswati: Gerindra Utamakan Usung Kader Sendiri di Pilkada 2024
