BIMATA.ID, Jakarta – Munculnya isu tentang penambahan Kabinet dalam pemerintahan Prabowo – Gibran baiknya dilihat dari segi kebutuhannya dan tidak hanya fokus kepada isu tentang bagi-bagi jabatan semata.
Pasalnya, Isu penambahan Kementerian belum spesifik untuk bidang apa, untuk itu reaksi berlebihan terkait isu penambahan Kementrian ini dinilai tidak tepat. Demikian dikatakan pengamat politik Jajat Nurjaman.
“Adanya Undang-Undang yang membatasi jumlah Kementrian menjadi dasar jika penambahan ini tidak bisa dilakukan serta merta dan memerlukan proses perubahan atas UU tentang Kementerian itu sendiri, sebaliknya isu terkait Kementerian ini jangankan hanya bersifat penambahan ini selama Presiden berkehendak dan memandang perlu tentu merupakan hal yang wajar selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku”, tutur Jajat.
Baca juga: Ketum PAN Tekankan Prabowo – Gibran Dipilih Bukan Karena Bansos
Jajat menambahkan, salah satu program unggulan Prabowo-Gibran adalah pemberian makan siang gratis dan susu untuk pelajar, dan santri, hal ini tentu saja bersinggungan dengan Kementerian lain seperti Kemendikbud, Kementerian Agama yang membawahi sekolah diluar Kemendikbud, Kemensos dan Kemenkes dan lain sebagainya, apakah program ini akan ditangani lembaga sendiri atau hanya sebatas pembagian tugas antar Kementerian terkait, lalu bagaimana petunjuk teknisnya dan pembagian tugasnya hal ini tentu saja sulit dilakukan bila tidak ada lembaga khusus yang menanganinya.
“Baik itu Penggabungan lembaga, pembubaran hingga penambahan Kementerian selama dijalankan sesuai dengan prosedur sebagai mestinya tentu tidak menjadi masalah dan semestinya pandangan terkait perlu atau tidaknya kita harus percayakan kepada Prabowo-Gibran, saya kira kisruh tentang isu ini hanya sebatas dilatarbelakangi kepentingan politik semata tidak dilihat dari perspektif tentang apa yang menjadi kebutuhannya kelak”, tutup Jajat.
