BIMATA.ID, Jakarta – Pendanaan program makan siang gratis yang akan dijalankan Presiden, dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka diharapkan tidak sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi berharap, terkait program tersebut Ia meminta semoga pemerintah dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.
“Pertama, sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” imbuhnya R Haidar Alwi di Jakarta, pada Minggu (12/05/2024).
Baca juga: Legislator Gerindra Dorong Peran Partai Dalam Mensukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menurutnya, program tersebut berpotensi dapat menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah per/tahun, sehingga dikhawatirkan akan membebani APBN.
Selain itu, Ia juga berharap, program makan siang gratis tidak sampai mengorbankan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta subsidi energi, dan perlindungan sosial.
Kemudian, mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena berpotensi menciptakan masalah baru.
Lihat juga: PDIP Ucapkan Terima Kasih dan Doakan Prabowo
“Kedua, sebaiknya dibuat skala prioritas penerima program makan siang gratis. Siswa di sekolah mana saja yang layak? Ibu hamil mana saja yang layak? Jangan diratakan seluruhnya karena kan ada sekolah-sekolah elite yang siswanya berasal dari keluarga berada. Begitu juga ibu hamil, pilih yang kurang atau tidak mampu saja. Selain lebih tepat sasaran, juga mengurangi tekanan beban terhadap APBN,” bebernya.
Oleh karena itu, Haidar berpendapat, membuat skala prioritas sekolah dan ibu hamil penerima makan siang gratis lebih solutif daripada pelaksanaan bertahap mulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan).
“Oleh karena itu, saya berharap masukan ini sampai ke Pak Prabowo untuk dapat beliau pertimbangkan karena program makan siang gratis ini sangat bagus dan harus berjalan tanpa membuat APBN boncos dan tanpa menciptakan masalah baru,” pungkasnya.
Simak juga: Demokrat Tidak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo
