BIMATA.ID, Jakarta – Partai Gerindra melalui tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo – Gibran mulai bergerilya guna mewujudkan program, dan kebijakan pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Diketahui, kali ini, perwakilan Gerindra mengunjungi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bertemu Sri Mulyani, Jumat (31/05/2024).
Dalam kunjungan itu, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan, bahwa adanya kabar gembira. Yakni, mendengar soal kekuatan fiskal RI untuk mengakomodir program Prabowo – Gibran.
Baca juga: Bamsoet Beri Usul Ke Prabowo Pisahkan Kementrian Perumahan Rakyat dan Kementerian PU
“Dari penjelasan Menteri Keuangan, beliau membuka akses seluas luasnya, nanti persoalan teknis akan dibicarakan dengan Pak Tommy Djiwandono, dan tentu saja ini kabar yang menggembirakan,” kata Ahmad Muzani seusai kunjungan ke Kantor Kemenkeu, Jakarta (31/05/2024).
Muzani menyampaikan, bahwa pembahasan yang dibicarakan dengan Sri Mulyani lebih luas. Yakni, sinkronisasi keuangan yang terkhusus bagian fiskal dalam masa transisi.
“Tadi dengan Ibu Menteri Keuangan tidak membicarakan hal-hal yang bersifat nomenklatur. Tapi kita membicarakan bagaimana proses sinkronisasi di bidang keuangan yang bisa memberikan dampak ekonomi itu bisa lebih baik lagi, terutama pada sektor fiskal,” ungkapnya.
Lihat juga: Andre Rosiade Setuju Dengan Pernyataan Prabowo Soal Uang Kuliah Digratiskan
Selain itu, Muzani juga menjelaskan, Prabowo sudah meminta para kadernya untuk menghitung berbagai program dan kebijakan yang menjadi janjinya selama kampanye.
Menurutnya, program itu harus dihitung secara hati-hati agar tidak memberatkan fiskal.
“Prinsip Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan tetap mengemban prinsip kehati-hatian dalam sektor keuangan dan fiskal,” pungkasnya.
Simak juga: Ceritakan Kedekatan Prabowo dan Jokowi, Ahok: Apa Yang Mau di Pecah? Orang Kompak Kok
Untuk diketahui, kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh petinggi Gerindra yaitu Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta kedua ponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.
