Cegah Kejahatan Transnasional, Kompolnas dan Mabes Polri Gelar Forum Group Discussion
BIMATA.ID JAKARTA – Kompolnas bekerjasama dengan Div.Hubinter Mabes Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Tema: “Optimalisasi Diplomasi Internasional Polri Dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase dan Staf Teknis Polri”, di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Selatan, pada Selasa, 07/05/2024.
Sebagai Narasumber adalah Sekjen Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Nuzula Anggraini dari Bappenas, Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. H. Iza Fadri, Dubes RI untuk Myanmar 2018-2023, serta Kabareskrim Polri diwakili Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
FGD kali ini dihadiri berbagai pihak sekira 230 peserta mulai dari Anggota Kompolnas, Pimpinan Satker Mabes Polri, Divhubinter, Atase Kepolisian beberapa negara dan Staf Teknis, Tim Koor Interpol, Atase Kepolisian Negara Mitra, Akademisi Perguruan Tinggi, hingga peserta didik Sespimti, PKN Tingkat 1, Serdik Sespimen hingga Mahasiswa PTIK.
Keynote Speech dibacakan oleh Irjen Pol. (Purn) Benny J. Mamoto mewakili Ketua Kompolnas, Marsekal TNI (Purn). Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang pada waktu bersamaan memdampingi Presiden Joko Widodo. Data kejahatan transnasional intas negara dari tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat tajam secara signifikan.
“Oleh karenanya, kami berharap ikhtiar penguatan Atase Kepolisian sebagai bagian dari optimalisasi Diplomasi Internasional Indonesia akan bisa tercapai terkhusus kaitannya meninimalisir kejahatan transnasional lintas negara dan perlindungan hukum bagi WNI”, paparnya.
Selaras dengan itu, Anggota Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., dalam sambutan testimoninya menuturkan bahwa pada saat masih aktif sebagai Anggota Polri dulu pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat mengunjungi Atase Kepolisian, terus baru baru ini Kompolnas melakukan kunjungan kerja ke Eropa, Jerman dan Belanda dengan melihat secara langsung, rupanya tidak ada yang berubah kondisi Atase Kepolisian, yakni tata kerja Atpol hingga kini masih dengan model tata kerja manajemen tukang bakso.
Semua kegiatan dihandel sendiri dalam berbagai kegiatan tanpa memiliki staf dalam segala urusan kinerja kepolisian. Padahal diluar negeri tantangannya semakin banyak seiring perhatian besar Indonesia dalam Diplomasi Internasionalnya meminimalisir kejahatan transnasional, kejahatan siber, TPPO, Tindak Pidana Narkotika, Pencucian Uang, Kejahatan Kehutanan dan Satwa Liar Kejahatan Perikanan, Perdagangan Benda Illegal Cagar Budaya yang dalam praktiknya selalu melibatkan para pelaku kejahatan lintas negara.
Untuk itu FGD kali ini penting merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan. Sekjen Kemlu, Cecep Herawan menyampaikan sesuai arahan Presiden bahwa Pola Pembentukan Organisasi harus didesain secara tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat prosesnya.
Oleh karenanya dalam optimalisasi Atase Kepolisian juga harus mengikuti kebijakan tersebut mengingat pentingnya keterlibatan semua unsur dalam fungsi Diplomasi Internasional. “Bahwa Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri adalah bagian integral satu kesatuan perwakilan Diplomasi RI di luar negeri”, tuturnya.
Kadiv. Hubinter Mabes Polri, Irjen Pol. Krisna Murti menyatakan sepenuhnya sependapat dengan apa yang selama ini telah dilakukan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan Kementerian Luar Negeri kepada Div. Hubinter Polri.
“Kerjasama kami selama ini telah terjalin dengan sangat baik terutama terkait dalam upaya sama sama mengoptimalisasikan Diplomasi Internasional. Bahkan Polri saat ini telah diminta oleh Negara negara sahabat untuk memberikan pelatihan pelatihan khusus kepada Anggota Kepolisian Negara lain.
Polri telah memiliki modal kapital cukup memadai yang dapat diperlukan dalam pengembangan Diplomasi Internasional Indonesia yang sangat dibutuhkan dimana Kementerian Luar Negeri sebagai leading sektornya”, jelasnya.
Nuzula Anggraini Narasumber dari Bappenas memberikan catatan penting, bahwa Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri berperan penting dalam penanggulangan kejahatan transnasional, perlindungan WNI, hingga kerjasama operasional dan pemgembangan jaringan kemitraan.
“Oleh karena itu perlu penguatan Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri dalam aspek kebijakan, sistem, metode, manajemen operasional maupun mekanisme hubungan kerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Maka perlu diidentifikasi negara negara prioritas yang memerlukan kehadiran Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri dengan penempatan secara bertahap,” paparnya.
FGD kali ini dimoderatori Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto selaku Anggota Kompolnas dan dibersamai Anggota Kompolnas Harian lainnya, Dr. Yusuf Warsyim, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., dan Poengky Indarti, L.L.M.
(W2)
