BIMATA.ID, Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan adanya pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bamsoet memastikan akan mendukung jika memang Prabowo mau memisahkan kementerian tersebut.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA), Rabu (29/5/2024). Bamsoet menjelaskan alasannya akan mendukung itu jika dilakukan Prabowo di pemerintahannya.
BACA JUGA: Ceritakan Kedekatan Prabowo dan Jokowi, Ahok: Apa Yang Mau di Pecah? Orang Kompak Kok
“UUD 1945 pasal 286 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan konstitusi ini menegaskan bahwa rumah atau tempat tinggal adalah kebutuhan fundamental rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi,” ujar Bamsoet salam sambutannya, Gedung MPR RI, Senayan.
Bamsoet mengatakan baru 70 persen masyarakat Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik. Untuk itu, ia menyarankan pemerintahan ke depan untuk memisahkan kementerian yang membidangi perumahan dengan Kementerian PUPR.
“Artinya baru 70 persen lebih yang memiliki rumah dengan hak milik, selebihnya tidak. Dan sekitar 36,8 persen dari penduduk tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ujar Bamsoet.
“Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo untuk memisahkan kementerian perumahan rakyat dengan kementerian pekerjaan umum itu untuk kita dukung,” sambungnya.
Ia mengatakan Kementerian Perkejaan Umum lebih mendominasi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Ia menyebut jika dua bidang ini dipisahkan maka pemerintah akan fokus untuk mewujudkan kebutuhan rumah rakyat yang baik.
BACA JUGA: Profil Budisatrio Djiwandono, Keponakan Prabowo Yang Didukung Gerindra Maju Pilkada Jakarta
“Saya mendukung pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan,” ujar Waketum Partai Golkar ini.
“Karena kalau perumahan rakyat ini diperhatikan dengan baik, maka turunan kegiatan ekonominya akan juga terangkat, ikut naik, ikut berputar,” imbuhnya.
