BIMATA.ID, Jakarta- Partai Gerindra menyebut sejumlah kriteria yang dipertimbangkan diangkat jadi menteri pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Sosok yang diangkat jadi menteri harus memahami program.
“Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 18 April 2024.
BACA JUGA: TKN Prabowo Gibran Ajak Pendukung Jadi Sahabat Pengadilan Secara Massal
Wakil Ketua MPR itu menyebut para menteri harus menjalankan program presiden. Bukan menjalankan kebijakannya sendiri.
“Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan,” ungkap dia.
Selain itu, Muzani menyampaikan perumusam susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin intens. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sebentar lagi bakal menyampaikan putusan sidang sengketa Pilpres 2024.
“Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan MK, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif,” sebut dia.
Dia menyampaikan penyusunan dilakukan secara menyeluruh. Baik terhadap calon menteri dari partai politik, profesional, dan lain sebagainya.
“Baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” ujar dia.
