BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bantuan sosial lebih sering dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif untuk mengeruk suara, ketimbang calon presiden-wakil presiden.
Hal itu dia sampaikan ketika menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.
BACA JUGA: Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Kalau Bansos Berpengaruh, Anies Tidak Bisa Menang Lawan Ahok
“Kalau mau jujur, sebagai anggota legislatif tentu kami menginginkan setiap program-program dari mitra kami, kami juga ingin memiliki insentif electoral,” kata Ace dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Pimpinan komisi yang bermitra dengan Kementerian Sosial ini mengatakan para caleg kerap memanfaatkan proses pembagian Bansos untuk mendulang suara.
“Terus terang saja lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya oleh anggota legislatif, daripada misalnya dikaitkan langsung dengan proses pilpres,” kata dia.
Ace mengatakan memanfaatkan Bansos untuk kepentingan elektoral tak hanya terjadi di Komisi VIII DPR RI. Menurut dia, hal tersebut juga terjadi di Komisi X DPR RI. Namun, kata dia, program Bansos di komisi tersebut terkait dengan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar atau program Kartu Indonesia Pintar.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan pemanfaatan itu terjadi pada saat penyaluran bantuan. Menurut dia, tindakan itu bisa jadi tidak salah karena untuk menunjukkan hasil kerja para anggota legislatif di daerah pemilihannya.
BACA JUGA: Prabowo dan Menhan Malaysia Bahas Stabilitas Kawasan dalam Pertemuan
“Saya kira itu tidak salah, karena itu bagian dari memperjuangkan daerah pemilihan kami,” kata dia.
“Karena itu kalau kemarin kita mendengar ada istilah pork barrel politik, justru kecenderungannya lebih banyak terjadi pada pemilihan legislatif, dibandingkan dengan mohon maaf dalam konteks pemilihan presiden,” katanya.
