Bimata

Projo : Pertemuan Prabowo dan Megawati Rukunkan Hubungan Elite Politik

BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu peluang untuk merukunkan hubungan di tataran elite politik usai dinamika Pilpres 2024.

“Kita tunggu saja. Namun, yang pasti, prinsip kami adalah bahwa kami mendukung persatuan nasional. Kedua, kalau elite politiknya rukun, senang juga ‘kan, rakyat juga senang,” kata Budi, dikutip dari antara, Kamis (18/04/2024).

Baca Juga : Apple Ajak Prabowo Kerjasama di Bidang Teknologi

Dia menjelaskan, seluruh pihak yang bersengketa pada Pilpres 2024 dapat kembali rukun dan Indonesia kembali solid sebagai negara persatuan.

“Kalau yang mau berantem, kalau yang nggak mau bersatu, silakan. Kalau kita mah, maunya Indonesia solid sebagai negara persatuan nasional,” jelasnya.

Dia juga menerangkan, perhelatan Pilpres 2024 telah usai dan Projo tengah menanti hasil putusan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diagendakan berlangsung pada tanggal 22 April 2024.

Budi Arie yang juga sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika itu yakin bahwa hakim MK tidak akan menyampaikan putusan yang kontroversial terkait dengan perkara itu.

“Kami sudah tahu semua perbedaannya terlalu jauh, bukti-bukti enggak ada,” tuturnya.

Simak Juga : Presiden Korsel Telepon Prabowo, Sorot Dukungan yang Tinggi di Pilpres

Saat ditanya mengenai kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menjembatani pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati, Budi Arie menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam dunia politik.

“Ya, nantilah tunggu, mungkin semua kemungkinan kalau dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin karena politik itu ‘kan the art of possibility,” pungkasnya.

Rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati sebelumnya disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Rabu (17/4).

Exit mobile version