BIMATA.ID, JAKARTA – Arahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi turun ke jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa pilpres, dinilai sebagai bentuk kenegarawanan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Yuddy Chrisnandi mengatakan pengerahan aksi massa berpotensi menimbulkan kerusuhan massal.
“Jika hal itu terjadi di tengah ketidakpastian gejolak internasional saat ini dapat memukul perekonomian nasional,” kata Yuddy, dalam keterangannya, Jumat (19/4).
BACA JUGA: Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang
Selain itu, kata Dubes RI untuk Ukraina Armenia dan Georgia periode 2017-2021, hal tersebut bisa menjadi beban berat pemerintah yang ujungnya kesengsaraan rakyat kecil.
Perang Rusia di Ukraina yang belum selesai dan perang Israel di Palestina yang masih memanas, hingga serangan Iran ke Israel yang dapat mengobarkan perang wilayah Timur Tengah, secara tidak langsung sudah memukul nilai kurs rupiah yang melemah drastis dalam sepekan terakhir.
“Jika peperangan tersebut tidak segera berhenti, kondisi perekonomian global makin terpuruk, Indonesia tidak mungkin menghindarinya,” tuturnya.
Menurut Yuddy, situasi yang berat itu akan bertambah sulit jika stabilitas politik dan keamanan nasional bergolak.
BACA JUGA: Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang
“Kita semua akan menanggung kerugian yang cukup berat dari berbagai sektor,” jelas Menpan RB periode 2014-2016.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa sikap Menhan Prabowo Subianto mengendalikan para pendukungnya dapat dilihat sebagai pesan moral bagi seluruh rakyat Indonesia.
