BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto melantik Marsda TNI Eko Dono Indarto sebagai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam.
Eko menggantikan Marsdya TNI Arif Mustofa yang kini menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Dankodiklat).
Marsekal Hadi menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat yang baru dilantik, diiantaranya yaitu tindak lanjut program pemerintah yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berupa penguatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Baca Juga : Kubu Prabowo Sebut “Amicus Curiae” Megawati Sudah Terbantahkan
Kemenko Polhukam telah menetapkan Program Pengawalan Prioritas Bidang Transformasi Digital yaitu mendorong menuntaskan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, dan Wilayah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
“Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti faktor keamanan, geografi, dan keterbatasan,” kata Marsekal Hadi, Jum’at (19/04/2024).
Selanjutnya yaitu penguatan regulasi di bidang informasi publik dan media massa, serta penguatan sinergitas Kementerian/Lembaga ditujukan untuk mengawal program literasi digital dan menjamin keamanan informasi di ruang digital.
Pasalnya, perkembangan teknologi digital yang demikian pesat serta pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence di berbagai platform digital, memicu berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan khusus untuk penyelesaiannya, termasuk keamanan siber, serta penanganan konten negatif dan hoaks di ruang digital.
Mantan Menteri ATR/BPN ini juga berpesan agar Deputi Bidkor Kominfotur mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital, dan keterpaduan layanan digital nasional serta penyelesaian permasalahan kebijakan bidang sumber daya manusia dan pengawasan aparatur.
“Termasuk didalamnya regulasi turunan tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Nasional dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak,” ungkapnya.
Simak Juga : Presiden Terpilih Prabowo Terima Kedatangan Menlu China di Kemhan
Dirinya juga berharap terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, baik konvensional maupun digital, dapat menjadi implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik melalui Portal Pelayanan Publik di Pemerintah.
“Kepada Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur yang baru saja dilantik, saya percaya, dengan semua pengalaman di bidang akademik dan pengalaman tugas anda. Anda dapat memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis dengan mensinergikan antara pemerintah dengan berbagai pihak terkait,” pungkasnya.
