BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertemakan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Salah satu indikator yakni soal soal penyaluran bantuan sosial (bansos).
Mengenai hal itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, bahwa pada saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan banyaknya tantangan yang bersifat multidimensi, dan perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan nasional masih dihadapkan dengan banyak tantangan multidimensi yang butuh penanganan secara holistik, kolaborasi lintas sektor untuk melakukan analisis yang komprehensif, kebijakan yang terintegrasi, serta pengendalian pembangunan sangat amat diperlukan,” katanya Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2025, yang dikutip Selasa (12/03/2024).
Baca juga: Raja Yordania Beri Selamat ke Prabowo via Telepon: Negaramu Membutuhkanmu
Kemudian, Bappenas telah mencatat, akurasi dari program bantuan sosial masih rendah yang secara rata-rata baru mencapai 41,53%, diantaranya Program Sembako hanya sebesar 37,32%, Program Keluarga Harapan (PKH) 33,71%, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya 53,76%.
Selain itu, di bidang kesehatan, Suharso menyampaikan, bahwa prevalensi stunting masih menunjukkan angka yang tinggi, sebesar 21,6% dan masih di atas level yang diharapkan oleh standar Bank Dunia.
“Meski telah menunjukkan penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir, tapi kecepatan penanganan stunting harus tetap dilakukan sampai prevalensinya terus menurun,” jelasnya.
Lihat juga: Foto Prabowo-Gibran dalam Bingkai Sudah Diproduksi dan Diperjualbelikan di Marketplace
Sambungnya, di bidang pendidikan, Bappenas mencatat bahwa kualitas pendidikan masih rendah, serta kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas.
“Perencanaan wajib belajar 13 tahun menjadi tantangan yang harus dikawal bersama untuk memastikan kualitas pendidikan agar lebih baik untuk generasi muda Indonesia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam tantangan berikutnya dibutuhkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Serta, sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat, beberapa indikator infrastruktur relatif masih cukup rendah.
Simak juga: Jakarta Bukan Basis Anies, Prabowo Gibran Memimpin
“Untuk memenuhi layanan dasar air dan sanitasi pada 2023, akses air perpipaan baru mencapai 19,76%, akses sanitasi aman baru 4,2%, demikian juga dengan kemantapan jalan pada 2022 untuk jalan daerah baru 62,5%,” pungkasnya.
