BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penentuan pengisian menteri merupakan kewenangan Prabowo Subianto jika ditetapkan sebagai presiden. Sebab, hal itu merupakan kewenangan kepala negara.
“Kita tahu presiden memiliki hak prerogatif dan kita hanya menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat dikutip Kamis, 14 Maret 2024.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Hingga Prabowo Serahkan Zakat ke Baznas di Istana
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu irit komentar soal posisi yang akan diisi oleh Demokrat nantinya. Menurut dia, hal itu harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan kapabilitas.
“Kita tidak bicara dulu posisi, karena kami ingin meletakkan segala sesuatu secara proper (baik),” ungkap dia.
Dia juga enggan menerka berapa jatah menteri yang akan diperoleh Demokrat nantinya. Menurut dia, hal itu diserahkan pada Prabowo apabila terpilih.
“Terkait dengan jumlah (menteri) akan diserahkan ke Pak Prabowo,” sebut dia.
Dia menyampaikan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah fokus mengawal penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Urusan pengisian pos menteri baru dibahas setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemimpin selanjutnya.
“Barulah secara moral dan etis kita bisa berbicara lebih jauh karena setelah itu baru Koalisi Indonesia Maju akan kembali berkumpul,” ujar dia.
BACA JUGA: Pengamat: Prabowo – Gibran Kunci Demokrasi Indonesia
AHY mengaku sudah menghadap Prabowo. Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 itu menyampaikan untuk sama-sama mengawal proses perhitungan suara.
“Kita akan membahas langkah langkah menuju ke 20 Oktober 2024 (pelantikan presiden terpilih). Tentu di antaranya selain kita membahas bagaimana menyiapkan langkah-langkah transisi yang baik, tapi bagaimana menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan capable ke depan,” ujar AHY.
AHY mengatakan Prabowo akan meneruskan program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih. Program tersebut akan dikombinasikan dengan visi dan misi Prabowo.
Selain itu, AHY menilai Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat saat ini cukup kuat dan kokoh di parlemen. Namun, jika Prabowo memiliki pertimbangan lain, ujarnya, akan dibicarakan bersama koalisi.
BACA JUGA: Istri Raffi Ahmad: Prabowo Sudah Seperti Ayah Bagi Kita Semua
“Beliau selalu mengajak kita bicara bersama, saya tidak ingin mereka menyampaikan di sini, kami ingin pemerintahan ke depan sukses, dikawal dengan baik oleh partai-partai pengusungnya. Tetapi kita juga ingin stabilitas di parlemen bisa dijaga,” kata dia.
