BIMATA.ID JAKARTA Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mantan Preskom Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan tanggapan serius terhadap fenomena Bansos versi Presiden Jokowi.
Saat Debat Capres terakhir, Ganjar Pranowo mengusulkan untuk mengubah bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (Bankesra) demi menciptakan keadilan sosial.
“Kami usul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial,” kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Ganjar menjelaskan bahwa bansos memang bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun tidak dengan kesenjangan sosial yang terjadi.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini melihat jumlah bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Berapapun nilai bansosnya, menurut Ganjar kesenjangan masih tetap terjadi.
“Menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya (nilai bansos), gap-nya tetap tinggi,” kata Ganjar.
Oleh sebab itu, Ganjar menekankan perlunya bantuan kesra dalam menciptakan keadilan sosial. Bantuan tersebut disebut Ganjar juga harus tepat sasaran dan tepat waktu.
“Sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bawah ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu,” pungkasnya.
Debat Pilpres 2024 kali ini meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Keadilan bagi Seluruh Rakyat
Sementara itu, Kader PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa Indonesia didirikan proklamator bukan untuk mewujudkan bantuan sosial (Bansos), melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Ahok menegaskan hal itu saat menyampaikan pidato pertamanya usai mundur dari Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD, Minggu (4/2/2024).
Pertemuan itu digagas para pendukungnya saat masih bersama Joko Widodo (Jokowi) ikut kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Ahoker yang identik dengan kemeja kotak-kotak ini berperan penting dalam kemenangan Jokowi dan Ahok pada saat itu.
Mengenakan kemeja kotak-kotak putih hitam dipadukan dengan jeans, Ahok dengan lantang mengatakan, bahwa Bansos itu hanya pada zaman Kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan seorang raja, dan raja yang menentukan siapa yang perlu dikasihani.
“Republik ini milik kita semua. Kita berhak atas setiap sen dari pajak yang kita bayar. Ini punya kita,” ujar Ahok.
Dia juga mengatakan, tidak mau membagi-bagikan sembako, uang atau kaos saat mengikuti kontestasi politik.
Alasannya karena Ahok tidak memiliki cukup uang untuk berbagi kepada semua orang, sehingga jika semua tidak kebagian akan ada yang iri.
Mantan Bupati Belitung ini menegaskan ingin menduduki suatu jabatan publik karena memiliki ‘nilai’ untuk memperjuangkan hak rakyat dan akan menggunakan sepenuhnya waktu yang ada untuk mengurus rakyat.
“Misalnya, saya kasih untuk 50 orang untuk duduk di suatu jabatan, maka untuk berikutnya saya harus memikirkan untuk 75 orang supaya bisa menjabat lagi. Dari awal saya di Belitung, saya minta dipilih karena nilai saya, kasih kesempatan untuk memperjuangkan hak Anda, saya jamin tidak curi uang Anda, saya jamin gunakan watu penuh untuk Anda tapi kalau Anda suka pada orang yang bagi-bagi, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya tidak memimpin orang seperti itu,” lanjut Ahok.
Saat berpidato, Ahok tidak menyebut -pihak tertentu yang kerap membagikan Bansos menjelang Pilpres 2024.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini disorot karena turun ke berbagai daerah untuk membagikan bansos yang berasal dari uang rakyat.
Aksi Jokowi membagi-bagikan Bansos membuat sejumlah perguruan tinggi menyatakan sikap seperti Petisi Bulaksumur merupakan petisi yang dilayangkan secara terbuka oleh sivitas akademika UGM kepada Presiden Jokowi pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu.
Mereka adalah guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni yang berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan peringatan kepada Kepala Negara. Teguran diberikan kepada Jokowi lantaran dinilai menyimpang.
Petisi Bulaksumur antara lain berisi tentang penyesalan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
(W2)
