Bimata

Resmi, Mahfud MD Umumkan Mundur dari Jabatan Menkopolhukam

BIMATA.ID LAMPUNG Akhirnya secara resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya. Calon wakil presiden nomor urut 03 itu akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Pengunduran diri Mahfud ini merupakan komitmen Mahfud untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Dia mengatakan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam sebenarnya telah dibicarakan sejak dirinya diusung sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Mahfud telah menemui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dari pertemuan itu, Mahfud telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud ingin bertemu langsung dengan Jokowi karena dia ingin mundur secara baik-baik. Sebab dulu Mahfud juga diangkat secara baik, dan tidak ingin muncul kesan ‘tinggal gelanggang colong playu’.

Di sisi lain, pengunduran diri yang diumumkan langsung di sela kampanye akbar di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2023), telah disepakati bersama dengan Ganjar. Menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” ungkapnya.

Mahfud menjelaskan keputusan itupun telah dibicarakan oleh segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.

Para partai pendukung dan TPN, kata Mahfud, mendukung sepenuhnya keputusan.

“Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” katanya.

Mahfud berharap pengunduran diri ini bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pilpres berjalan adil dan jujur.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” jelasnya

(W2)

Exit mobile version