BIMATA.ID, Jabar- Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Hj Tina Wiryawati siap memperjuangkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi para perangkat desa khususnya di Dapil Jabar 13 yakni Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Komitmen ini ditegaskan Tina Wiryawati, saat menerima aspirasi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kuningan.
“Jadi dengan memiliki NIPD, perangkat desa akan mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan kekuatan hukum pada profesi mereka,” kata Anggota DPRD Jabar, Hj Tina Wiryawati dalam keterangan rilisnya, Kamis (21/12).
BACA JUGA: Prabowo: Kita Terus Berjuang Mengatasi Kesulitan Rakyat
Selaku Anggota Komisi I DPRD Jabar, pihaknya bermitra dengan eksekutif di bidang pemerintahan, desa dan kepegawaian. Sehingga akan meneruskan aspirasi dari PPDI Kuningan ke tingkat provinsi.
“Kita kan bertugas untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang kemudian kita bahas. Lalu kita dorong agar eksekutif bisa melaksanakan,” ucapnya.
Menurutnya, dorongan agar para perangkat desa bisa memiliki NIPD sebagai kepastian hukum kepegawaian, merupakan sebuah upaya agar pemerintah pusat segera merespon dengan segera mengeluarkan kebijakan terkait NIPD bagi ratusan ribu perangkat desa di Indonesia.
BACA JUGA: Didukung Aliansi Tionghoa, Prabowo Disambut Dua Barongsai Bermakna Keberuntungan
“Jadi sudah tidak diragukan lagi, peran perangkat desa untuk pembangunan di desa bagi masyarakatnya ini sangat penting,” kata Tina.
Dia menyebut, jika pemerintah mengesampingkan peran perangkat desa, maka jargon membangun Indonesia melalui desa hanyalah isapan jempol.
“Desa adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan negara ini. Maka SDM pemerintah desa harus juga mendapat perhatian dari pemerintah, tidak hanya sebatas anggaran,” imbuhnya.
BACA JUGA: Muzani: Orang Banten Ingin Prabowo Presiden karena Suka dengan Ketegasannya
Selain kepastian hukum melalui NIPD, Ia berharap, para perangkat desa perlu diperhatikan terkait peningkatan kesejahteraan. Yakni apakah melalui peningkatan upah atau gaji, maupun peningkatan prosentase alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk penunjang kinerja perangkat desa.
Sementara itu, perwakilan pengurus PPDI Kuningan Randi Rizal mengaku bersyukur, aspirasi pihaknya bisa direspon oleh Anggota DPRD Jabar yang memang membidangi soal pemerintahan itu.
“Alhamdulillah aspirasi kami dari PPDI bisa tersampaikan. Semoga Ibu Tina bisa membantu memperjuangkan di tataran legislatif Jabar,” harapnya.
BACA JUGA: Keseruan Warga Kuningan Sambut Prabowo Saat Peresmian Bantuan Titik Air Kemhan-Unhan
“Kita akan menyerap banyaknya permasalahan yang beragam dari seluruh anggota PPDI dari 32 kecamatan. Nanti kita akan rangkum dan bahas, kemudian akan kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.
