Budiman Sudjatmiko: Prabowo Gibran Akan Perjuangkan Hak Asasi Digital
BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menekankan pentingnya Indonesia untuk naik kelas menuju pembahasan HAM yang transformatif sesuai dengan perkembangan zaman.
Hal ini disampaikan Budiman kepada wartawan jelang debat capres pada Selasa (12/12/2023) malam ini.
“Indonesia perlu naik level ke pembahasan HAM yang transformatif dan sesuai dengan perkembangan era digital. Ketika melihat data banyak sekali komponen HAM yang belum sepenuhnya tercapai. Sehingga diperlukan ide HAM transformatif yang cocok sekali dengan penyampaian visi misi Prabowo-Gibran,” kata Budiman.
Beberapa hak di era digital tersebut mencakup hak atas ruang fisik dan digital, hak terhadap infrastruktur digital, hak atas data, dan hak atas pendidikan dan komunitas.
Data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tahun 2022 menunjukkan masih ada 73 juta jiwa dan lebih dari 100 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet.
“Hal ini juga menjadi perhatian utama paslon nomor 2. Contohnya, kita akan melakukan banyak sekali perbaikan di sektor digital, termasuk membangun infrastruktur digital secara merata sampai ke desa-desa. Tidak ada desa yang tidak terakses internet. Ini sesuai dengan Asta Cita 3 di Poin 26 di Visi Misi Prabowo-Gibran,” urainya.
Untuk Hak Asasi Manusia secara umum, Budiman menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah memperbaiki nilai kebebasan sipil dan implementasi HAM.
“Bahkan Indonesia terpilih menjadi salah satu member kounsil PBB untuk HAM sebagai perwakilan Asia bersama Jepang dan Kuwait. Ini merupakan keberhasilan Indonesia dalam komitemennya dalam menjalankan amanat nasional dan Internasional,” terangnya.
Namun prestasi Indonesia yang sangat baik ini, bisa menjadi tantangan jika Indonesia tidak bisa melangkah dari catatan-catatan masa lalu.
“Pembahasan HAM di Indonesia ini identik dengan hak asasi dalam berpendapat. Isu-isu seperti ini sering diputar kemudian menjadi komoditas politik yang senantiasa diputar. Padahal tantangan di depan mata, perihal Hak Asasi Digital misalnya, juga harus kita siapkan,” pungkasnya.
[HW]
