BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka, secara resmi menyetujui usulan realokasi anggaran internal dan eksternal Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023.
Usulan tersebut mencakup alokasi dana sebesar Rp1 Triliun untuk percepatan produksi jagung dan padi, dan anggaran belanja tambahan (ABT) senilai Rp5,827 Triliun.
Baca Juga : Pengamat Politik: Pasangan Prabowo & Gibran Semakin Kokoh di Tengah Kritik Politik Dinasti
Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam produksi pangan, khususnya komoditas jagung yang memiliki dampak signifikan bagi para peternak.
Suhardi Duka menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini dengan mengungkapkan, “Pendukung padi dengan jagung sangat diperlukan karena jagung memiliki dampak besar terhadap para peternak. Dengan alokasi tambahan ini, saya sangat setuju.”
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/11/2023).
Cek Juga : KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sah jadi Peserta Pilpres, TKN: Mari Fokus ke Depan
Dalam konteks ini, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa realokasi dan ABT untuk Tahun Anggaran 2023 menjadi langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi pangan. Faktor-faktor seperti El Nino, konflik global, dan penghentian ekspor beras dari beberapa negara menjadi dasar pertimbangan untuk langkah ini.
Selain itu, Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa realokasi dan ABT tersebut akan difokuskan pada percepatan dan peningkatan produksi padi dan jagung.
Langkah ini melibatkan alokasi dana untuk penyediaan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida.
Simak Juga : Dituding Abuse of Power, TKN Prabowo-Gibran: Sebaliknya, yang Punya Pengalaman Lakukan Itu Siapa?
Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk optimalisasi lahan rawa, insentif bagi petugas lapangan, dan bimbingan teknis. Semua ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan global yang mungkin terjadi akibat El Nino, geopolitik Rusia-Ukraina, dan kebijakan penghentian ekspor beras dari beberapa negara produsen.
