BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti penolakan masyarakat terhadap penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia di Bali, yang menurutnya disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah.
“Dapatkah masyarakat memperoleh penjelasan dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah terkait rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini? Wajar jika masyarakat menunjukkan penolakan dan kekhawatiran karena kurang pemahaman mereka,” ujar Netty dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga : Prabowo-Gibran Jawab Akurat Pertanyaan Najwa Shihab Soal Seberapa Saling Kenal
Informasi dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia bertujuan untuk mengendalikan angka Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa bakteri Wolbachia, yang memiliki efek pengurangan virus dengue, adalah bakteri alami yang sudah ada pada 60 persen serangga dan bukan hasil rekayasa genetika.
Berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia berpasangan dengan nyamuk Aedes Aegypti, bakteri tersebut dapat menekan virus dengue yang menyebabkan DBD.
“Setiap langkah penanganan kasus DBD harus dimulai dengan studi dan sosialisasi yang memadai oleh pemerintah. Keterlibatan para ahli dalam mengevaluasi rencana ini sangat penting,” tuturnya.
Sebagai politisi dari Fraksi PKS daerah pemilihan Cirebon-Indramayu, Netty mendesak pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, untuk memberikan penjelasan yang akurat dan transparan mengenai rencana ini.
Simak Juga : Cerita Joget Khas Prabowo, Terinspirasi Kebisaan Sang Kakek Suka Wayang
“Masyarakat perlu mengetahui apakah penyebaran telur nyamuk tersebut bersifat berbahaya atau tidak, terutama mengingat adanya informasi berkembang tentang adanya agenda tersembunyi di balik rencana tersebut. Pemerintah harus bersikap transparan dalam memberikan penjelasan,” tegas Netty.
Dia juga meminta pemerintah untuk menekan penyebaran kasus DBD melalui metode ilmiah yang dapat dipahami oleh masyarakat, tanpa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran.
“Terutama dalam musim penghujan saat ini, potensi lonjakan kasus DBD sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap usaha penanganan kasus DBD harus diawali dengan kajian dan sosialisasi yang matang oleh pemerintah, dengan melibatkan para ahli dalam mengevaluasi rencana ini,” tambahnya.
