BIMATA.ID, Jayapura – Ketua KPU Papua Steve Dumbon menyatakan bahwa baru dua dari sembilan kabupaten/kota di Papua yang KPU-nya sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Memang benar baru dua kabupaten yang sudah menandatangani NPHD yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.
Sementara tujuh kabupaten yang belum mendapatkan dana hibah, KPU Papua juga hingga kini belum menandatangani NPHD, kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon kepada Antara di Jayapura, Kamis.
Baca Juga : Koalisi Indonesia Maju di Lombok Utara Mulai Gerakkan Mesin Partai Menangkan Prabowo-Gibran
Diakui, pihaknya senantiasa meminta pemprov dan pemda agar tidak memotong biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan misalnya honor petugas dan lainnya.
Silahkan lakukan rasionalisasi di bagian lainnya seperti perjalanan dinas tetapi jangan honor petugas mengingat mereka sudah bekerja keras demi terselenggaranya pesta demokrasi.
Terkait KPU Papua, Steve Dumbon mengakui pihaknya sudah mengajukan sebesar Rp 201 miliar untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak.
Simak Juga : Prabowo Berkaca-kaca saat Keluarga Almarhum dr. H. Sadjiman Sujud Syukur di Peresmian Gedung RS TNI Baru
Usulan itu sudah melalui proses rasionalisasi dan perkiraan bila pelaksanaan pemilukada dua putaran.
“Mudah-mudahan dana yang diusulkan KPU Papua untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak disetujui, ” harap Steve Dumbon, dikutip dari antaranews, Kamis (02/11/2023).
Jumlah DPT di Papua tercatat 727.835 orang yang akan memilih di 3.109 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.
