BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Bappilpres DPP PROJO Panel Barus menilai debat mengenai wacana dinasti politik untuk mendelegitimasi Presiden Joko Widodo sudah saatnya dihentikan. Bukan hanya akan menghabiskan waktu, tapi isu dinasti politik tidak faktual terjadi saat ini.
“Ini isu usang yang tidak faktual. Mana ada dinasti politik di era demokrasi modern?” katanya hari ini, Senin (06/11/2023).
Dia melihat manuver itu tidak lebih dari strategi politik menghadapi Pilpres 2024. Maka publik diminta untuk mewaspadai pergeseran diskusi, yang semula seolah ilmiah, tapi kemudian dibelokkan untuk urusan strategi pemenangan capres tertentu.
Baca Juga : Hadiri HUT Partai Golkar ke-59, Prabowo: Kami Siap Berikan Segalanya untuk Bangsa dan Negara
“Ini bentuk ketakutan karena Gibran berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Cuma itu, kok,” ujar Panel Barus.
Panel menjelaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang ditunjuk, semuanya dipilih melalui pemilihan kepada daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu). Dalam pemilihan terdapat hubungan calon kepala daerah atau calon presiden-wakil presiden dengan pemilih berdasarkan kualitas dan komunikasi di akar rumput.
Menurut Panel Barus election adalah alat seleksi, seperti halnya lembaga pendidikan atau lembaga uji kompetensi.
Panel, yang juga Bendahara Umum PROJO, mencontohkan anak seorang dokter direktur rumah sakit umum sah saja kelak menduduki posisi orangtuanya. Asalkan dia lulus sebagai dokter di universitas dan lolos seleksi yang diadakan oleh manajemen rumah sakit.
Simak Juga : Gus Miftah ke Prabowo: Ketika Orang Cari Kekuranganmu Senyumin Aja
“Banyak anak pejabat atau pengusaha yang tidak bisa seperti orangtuanya, ya karena mereka tidak lolos seleksi tadi. Jadi, tidak ada yang ujug-ujug menjadi pejabat publik. Ada penyaringan berat yang harus dilalui,” tuturnya.
Diskusi tentang tuduhan dinasti politik dalam PIlpres 2024, Panel melanjutkan, kini sudah menjadi upaya mendeletimasi kepemimpinan Presiden Jokowi dan lembaga-lembaga negara. (*)
